Baca tanpa iklan
MENJELANG Lebaran 2020 lalu, muncul pro kontra mengenai mudik. Akhirnya pemerintah memutuskan melarang mudik Lebaran untuk mencegah penyebaran Covid-19.
Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Budi Arie Setiadi, mengaku berjuang keras agar larangan mudik diberlakukan.
"Kalau mudik diizinkan, desa-desa di Jawa tidak sanggup menerima jutaan pemudik. Kalau kemudian kasus Covid-19 di desa melonjak akibat mudik, ketahanan pangan kita jadi sangat terganggu," ujar Budi Arie dalam wawancara khusus di kantor Tribun Network, Jakarta, Kamis (16/7/2020).
Berikut lanjutan wawancara dengan Budi Arie:
Apa sih yang dilakukan Kemendestrans untuk mencegah penyebaran Covid-19?
Pak Menteri sudah membentuk Gugus Tugas Relawan Desa Covid-19. Setelah itu menyiapkan sarana dan prasarana desa agar desa lebih tanggap, sigap, peka, dan disiplin dalam menghadapi Pandemi Covid-19.
Ketika musim mudik Lebaran lalu, kami termasuk yang fight (berjuang) agar Presiden memberlakukan larangan mudik. Itu sangat efektif membantu desa dari penularan Covid-19.
Sesuai data 2019, jumlah orang yang sekira 20 juta. Prediksi saya, pada 2020 ini yang mudik tidak sampai 20 persen alias 4 juta orang.
Pas hari Lebaran saya lihat di jalan tol nggak macet. Tidak ada mobil dari Jakarta ke arah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Berarti efektivitas larangan mudik ini cukup lah.
Saat itu kami melakukan simulasi jumlah pemudik sekira 4 juta berdasarkan jumlah angka orang terkena PHK 3,6 juta, plus 400 ribu yang nyolong-nyolong mudik. Nah angka pemudik 4 juta orang itu masih sanggup diatasi desa-desa di Jawa.
Baca: Perintah Jokowi untuk Wamendes Budi Arie Setiadi
Namun kalau jumlah pemudik mencapai 20 juta seperti 2019, desa nggak akan sanggup. Jumlah desa di seluruh Jawa itu 20 ribu, sehingga rata-rata satu desa kedatangan 1.000 pemudik.
Bagaimana melakukan realokasi dana desa untuk keperluan pandemi Covid-19?
Pak Menteri mengeluarkan Peraturan Mendestrans. Maksimal 30 persen dana desa untuk bantuan langsung tunai (cash). Penerima manfaat bantuan langsung tunai (BLT) itu mencapai 7,7 juta keluarga.
Rata-rata dana desa itu Rp 960 juta per desa. Jumlah desa di Indonesia ada 74.953.