Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) membuka fishers' center untuk mengakhiri praktik eksploitatif di kapal perikanan.
Perlindungan awak kapal Indonesia menjadi salah satu konsentrasi pemerintah belakangan.
Terlebih lagi setelah mencuatnya kasus anak buah kapal (ABK) Indonesia di kapal berbendera China yang jenazahnya dilarung di lepas pantai.
Baca: Viral ABK Indonesia Dilarung di Perairan Somalia, Diduga Alami Penyiksaan dan Perbudakan
Baca: Kemenlu Serahkan 3 ABK yang Diculik Perompak di Perairan Gabon Kepada Keluarga
Hal ini mengingatkan masih adanya praktik eksploitatif di industri perikanan termasuk kerja paksa dan perdagangan orang.
Saat ini pemerintah Indonesia sedang meratifikasi Konvensi ILO tentang Kerja di Bidang Penangkapan Ikan No.188/2007.
Kepala tim nasional untuk perlindungan awak kapal perikanan, Basilio Dias Araujo mengatakan kerangka peraturan ini akan menjadi dasar untuk menegakkan hukum kepada ABK.
"Diharapkan ini akan mendorong sinergi yang lebih baik diantara lembaga kementerian dalam menyelaraskan peraturan," katanya dalam webinar yang diselenggarakan Yayasan Plan Internasional (Plan Indonesia), Kamis (30/7/2020).
Webinar ini diselenggarakan juga untuk memperingati Hari Menentang Perdagangan Manusia Sedunia yang jatuh pada 30 Juli.
Diskusi nasional ini membahas tentang perlindungan bagi awak kapal perikanan dari pandemi virus corona (Covid-19).
Direktur Program Yayasan Plan Internasional Indonesia, Romatio Wulandari mengatakan dalam diskusi juga dibahas bagaimana upaya pemangku kepentingan dalam memberantas praktik eksploitatif.
"Hari menentang perdagangan manusia sedunia mengingatkan kita akan perlunya bekerja secara kolaboratif untuk mengakhiri perbudakan modern ini, termasuk praktik pekerja anak di industri perikanan," katanya
Laporan FAO memproyeksikan bahwa produksi ikan global akan naik menjadi 187 juta ton pada tahun 2030, sehingga permintaan tenaga kerja AKP akan meningkat.