Jangan sampai hal ini terjadi lagi. Salah satu solusinya adalah dengan penegakan hukum yang transparan.
Itu akan membuat aparat hukum akan berpikir berkali-kali, sebelum melakukan tindakan yang melawan hukum.
Sebaliknya, jika selalu dilindungi oleh institusi, maka anggota yang bersangkutan cenderung “ringan tangan” untuk melakukan tindakan yang melawan hukum.
Dalam hal ini, pimpinan TNI dan Polri, sudah sepatutnya duduk bersama untuk bersama-sama menegakkan hukum terhadap anggota masing-masing. Ini tidak bisa lagi disikapi sebagai kekerasan lokal, yang kemudian diselesaikan dengan pendekatan lokal.
Selain itu, Usman Hamid sangat menyesalkan, kekerasan yang dilakukan terhadap Polsek Ciracas tersebut, bukan hanya menyangkut TNI dan Polri. Tapi, telah berdampak serius terhadap masyarakat. Baik secara langsung maupun tidak langsung.
"Kenapa? Karena, oknum secara terang-terangan telah mempertontonkan kesewenang-wenangan di depan mata publik," tuturnya.
Di era media sosial kini, yang menyaksikan kesewenangan-wenangan tersebut bukan hanya warga sekitar Ciracas, tapi dalam sekejap sudah menyebar ke seluruh penjuru.
Konsekuensinya, penegakan hukum dan transparansi hukum terhadap kasus tersebut, menjadi kunci penting, untuk menjaga martabat TNI, yang seharusnya menjadi lini terdepan dalam penegakan hukum.