Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pernyataan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo soal pergantian jabatannya sebagai Panglima TNI berkaitan dengan instruksinya memutarkan film G30S/PKI dikritisi Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Tangerang Selatan, Wanto Sugito.
Wanto menilai apa yang dinyatakan Gatot dinilai sangat berpotensi memecah belah persatuan bangsa.
"Saya prihatin dengan langkah politik yang dilakukan oleh Pak Gatot Nurmantyo. Pak Gatot dengan segala hormat, kami menyesalkan berbagai pernyataan Bapak yang terus saja memecah belah bangsa, dengan membangkitkan trauma 1965," ujar Wanto melalui keterangan tertulis, Rabu (23/9/2020).
Wanto menyebut, Megawati Soekarnoputri ketika menjabat Presiden tidak memiliki dendam terhadap Presiden Soeharto.
"Bahkan 14 Gubernur dari daerah penting diambil dari TNI karena kedepankan rekonsiliasi. Kemudian Bung Karno Proklamator Bangsa, selalu ada Bung Karno di dalam setiap perumusan dasar negara. Jadi PDI Perjuangan sangat kokoh di dalam memegang dan menjalankan falsafah bangsa Pancasila," ungkap pria yang akrab disapa Klutuk oleh kalangan aktivis reformasi 98 ini.
Baca: Arief Poyuono soal Gatot Diganti Gegara Nobar Film G30S/PKI: Isu Basi Selalu Ditiup Tiap September
Wanto mengungkapkan, rakyat juga mencatat bagaimana tuduhan Gatot terkait ada kekuatan besar PKI yang berada di balik penghentian pemutaran film G30S/PKI, program pelurusan sejarah, termasuk sikap TAP MPRS no XXXIII tahun 1967 yang disebut tanpa bukti.
"Di balik tuduhan tidak mendasar itu ada tokoh-tokoh besar seperti Letjen TNI Purn Muhammad Yunus Yosfiah, Prof Dr Juwono Sudarsono dan Presiden Habibie dimana pemerintahannya tidak mewajibkan kembali pemutaran film G30S PKI," ungkapnya.
Lanjut Wanto, demikian halnya Presiden Gus Dur yang menyampaikan sikapnya atas TAP MPRS no 33 tersebut.
"Secara tidak langsung Pak Gatot menuduh beliau-beliau tersebut adalah PKI," ungkapnya.
Wanto menilai, pernyataan tendensius seperti itu tidak layak disampaikan oleh Gatot.
"Untung ada bang Usman Hamid dari aktivis Kontras yang mematahkan seluruh argumentasi tidak benar tersebut," paparnya.
Baca: Awal Mula Gatot Nurmantyo Kaitkan Pergantian Jabatan dengan Nobar Film G30S/PKI, Tuai Respons Istana
Wanto menyebut, seluruh anggota dan kader PDIP dididik untuk membumikan Pancasila dengan seluruh benang merah sejarahnya.
"Para calon kepala daerah yang bukan PDIP pun dilatih, tanya saja mereka, terhadap seluruh materi yang diajarkan. Semua untuk hadirnya pemimpin negarawan yang menyatukan bangsa," tegasnya.
"Saya jadi membandingkan, bagaimana Panglima Besar Jendral Sudirman selalu mengobarkan nasionalisme, persatuan nasional, dan juga juga kehebatan sejarah masa lalu yang hebat," imbuh Wanto.