Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak Maret 2020 hinggi kini memaksa masyarakat merubah pola kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru dengan mengedepankan protokol kesehatan.
Misalnya pola belajar mengajar di seluruh sekolah, pandemi Covid-19 membuat siswa harus belajar di rumah mengantisipasi penularan Covid-19.
Dampak belajar di rumah yang berlangsung cukup lama mulai membuat sejumlah siswa bosan.
Hal ini menjadi faktor maraknya tawuran pelajar belakangan ini, seperti yang terjadi di wilayah Kota Bekasi.
Marak tawuran pelajar di Bekasi
Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota AKBP Heri Purnomo mengatakan, terjadi peningkatan kasus tawuran selama masa pandemi Covid-19.
"Kalau melihat sebelum dan sesudah Covid-19 ini, ada kecenderungan meningkat," kata Heri di Mapolres Metro Bekasi Kota, Selasa, (29/9/2020).
Tawuran pelajar memang sejak lama menjadi penyakit di masyarakat, tetapi faktor lain seperti kejenuhan di masa pandemi bisa jadi penyebab pelajar mengaktualisasikan diri.
"Salah satu penyebabnya ini kan mungkin anak-anak bosan di rumah saat PSBB ini. Kedua, peran orang tua mengawasi anak-anak mereka masih kurang," terang Heri.
Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Wijonarko menambahkan, maraknya kasus tawuran disebab juga minimnya pengawasan orangtua.
Di masa pandemi yang memaksa siswa belajar di rumah, peran serta pengawasan orangtua sangat penting agar anak tidak keluar rumah.
"Ini jadi bahan evaluasi situasi pandemi Covid-19, di mana dalam pelaksanaan kegiatan belajar itu dilaksanakan secara virtual," terangnya.
"Namun kenyataannya itu dapat memberikan peluang untuk (pelajar) melakukan kegiatan aksi kriminal atau tindak pidana," tambahnya.
Belum lama ini, Polres Metro Bekasi Kota meringkus 38 pelajar SMK yang hendak melancarkan aksi tawuran di daerah Kranji, Bekasi Barat.
Wijonarko menerangkan, puluhan pelajar ini berkumpul di satu tempat membawa senjata tajam dan menyetop bus menuju lokasi.
Beruntung aksi tawuran dapat digagalkan, personel kepolisian dapat menghentikan bus dan membawa puluhan pelajar ke Mapolres Bekasi Kota.
"Jadi mereka keluar rumah janjian di satu tempat, sebelum itu melalui media sosial mereka juga janjian dengan lawan dari pelajar lain untuk tawuran," paparnya.
Kronologi puluhan pelajar di Bekasi hendak tawuran dan bajak bus karyawan
Puluhan pelajar SMK diringkus personel kepolisian di depan Grand Mal, Jalan Sultan Agung, Kota Bekasi, saat akan melancarkan aksi tawuran, Senin (28/9/2020) malam.
Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Wijonarko mengatakan, puluhan pelajar diamankan ketika membajak atau menumpangi bus karyawan.
"Tim Patriot (Shabara Polres Bekasi Kota), mengejar dan menghentikan bus tersebut kemudian berhasil mengamankan 38 pelajar," kata Wijonarko, Selasa, (29/9/2020).
Personel kepolisian lalu melakukan penggeledahan terhadap puluhan pelajar SMK dan ditemukan senjata tajam diduga untuk melancarkan aksi tawuran.
"Kami melakukan pengeledahan, total ada 28 orang pelajar membawa senjata tajam berbagai jenis," paparnya.
Dari temuan itu, seluruh pelajar kemudian dibawa ke Mapolres Metro Bekasi Kota, Jalan Pramuka, Bekasi Selatan guna dimintai keterangan lebih lanjut.
Baca: Hendak Tawuran, 6 Remaja di Pondok Aren Konvoi Sambil Bawa Celurit, Dua Orang Jadi Tersangka
Baca: Marak Kasus Tantang Tawuran Lewat Medsos, Polri Mulai Gencarkan Patroli Cyber
Melalui hasil pemeriksaan, puluhan pelajar berasal dari satu sekolah yang sama di daerah Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi.
Mereka sengaja melakukan perjalanan dengan cara menumpang kendaraan menuju daerah Kranji, Bekasi Barat.
Mereka hendak melakukan tawuran, sudah janjian dengan salah satu SMK lain di daerah Kranji, tapi tawuran belum sempat terjadi karena kedua kubu pelajar belum sempat ketemu," terangnya.
Wijonarko memastikan, 28 pelajar yang kedapatan membawa senjata tajam ditetapkan sebagai tersangka.
"Sebanyak 28 pelajar kita tetap tersangka dan dikenakan undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 ancaman hukuman 10 tahun penjara," tegasnya.
Tersangka yang didominasi pelajar di bawah umur akan tetap diproses sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku.
"Ada beberapa di antaranya masih di bawah umur oleh karena itu dalam proses penyelidikan kita akan koordinasikan dengan Bapas (Balai permasyarakatan) supaya bisa ditangani sesuai hukum yang berlaku," ucapnya.
Di Jawa Timur perokok anak meningkat di masa pandemi
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur bersepakat untuk bersama-sama menekan prevalensi perokok anak yang terus mengalami kenaikan, terutama di masa pandemi Covid-19.
Ketua Umum Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto memyatakan, sejauh ini Kadin Jatim sangat peduli terhadap kondisi kesehatan masyarakat, termasuk kesehatan anak-anak.
Untuk itu pihaknya sangat terbuka atas temuan Koalisi Stop Child Abuse yang terdiri dari Alit Indonesia, ISNU, KP2M, Komunitas Siwi dan Gusdurian Sidoarjo.
Temuan tersebut menunjukkan adanya kenaikan prevalensi perokok anak di masa pandemi.
Itu tercermin dari Lokakarya dengan tema Membangun kebijakan strategis dalam menekan perokok anak yang digelar di Graha Kadin Jatim, Surabaya, Senin (28/9/2020).
"Kalau kita bicara rokok, yang punya pabrik rokok saja tidak ingin anaknya yang kecil merokok. Begitu juga pekerjanya. Termasuk pedagang-pedagang kecil eceran saya pastikan mereka tidak mau anak-anaknya merokok," ujar Adik Dwi Putranto.
"Tentu ini akan mencari titik temu. Dari industri juga tidak mau anak-anaknya merokok di usia dini. Jadi dengan adanya ini, kita bisa bersama-sama dengan Alit Indonesia untuk membicarakan kebijakan strategis yang harus ditempuh," tambahnya.
Adik yakin, industri rokok sudah melaksanakan aturan-aturan pemerintah.
Pengemasan misalnya, juga dituliskan sesuai aturan.
"Jadi Alit dan Kadin ini nafas dan energinya sama, kita rumuskan dan buat kajian-kajian bagaimana mengurangi perokok anak," tegasnya.
Direktur Eksekutif Alit Indonesia, Yuliani Umrah mengatakan bahwa Koalisi Stop Child Abuse yang terdiri dari Alit Indonesia,Il ISNU, KP2M, Komunitas Siwi dan Gusdurian Sidoarjo telah melakukan survei tentang perokok anak selama pandemi.
Dari survei tersebut, diketahui bahwa prevalensi perokok anak di masa pandemi mengalami kenaikan.
Yuliani mencermati, kalau kemudian hanya menemukan 500 anak yang menjadi perokok, besar kemungkinan jumlah tersebut lebih dari 1000 atau bahkan 10.000 anak yang menjadi perokok.
"Tujuan kami tidak ingin bermusuhan dengan Kadin dan Gapero tetapi fakta temuan tersebut harus dipikirkan bersama agar dapat menentukan langkah bersama ke depan. Harapan kami, satu suara ke pemerintah pusat bagaimana mengatur kebijakan selanjutnya," ujar Yuli.
Yuli menyadari bahwa isu perokok anak sejauh ini selalu pro dan kontra.
Namun Alit ingin menemukan satu titik di mana harus dibuat langkah strategis bersama.
Karena 500 anak yang sudah berbicara tersebut telah mewakili ribuan anak yang bisa diselamatkan akibat rokok.
Masa pandemi banyak anak merokok di warung kopi
Tim Baseline Survey Koalisi Stop Child Abuse, Lisa Febriyanto menjelaskan, selain kenaikan prevalensi perokok anak, hasil survei yang dilakukan di lima Regional State, Surabaya, Sidoarjo, Malang Raya, Jember-Banyuwangi dan DI Yogyakarta tersebut juga menunjukkan bahwa tempat yang paling banyak digunakan untuk merokok adalah warung kopi.
"Kebetulan saat pandemi, anak-anak tidak ada kegiatan sekolah tatap muka sehingga banyak menggunakan wifi dan belajar online di warung kopi. Tetapi di sana mereka juga merokok," ujar Lisa.
Survei yang dilakukan juga melihat atau berkaca pada aturan tentang rokok.
Tahun 2019, kebijakan cukai menetapkan kenaikan harga rokok hingga 35 persen dengan kenaikan beragam.
Baca: Kini Tercatat Ada 3,2 Juta Perokok Anak, Bappenas Prediksi Jumlah Mereka di Tahun 2030
Baca: Jumlah Perokok Anak Tinggi, Pemda Diminta Berani Lakukan Hal Ini
Tetapi dari beberapa aturan yang ada, koalisi juga menemukan bahwa ada kebijakan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau, yang menyatakan bahwa produsen dapat menjual (HJE) di bawah 85 persen dari banderol asal dilakukan tidak lebih dari 40 kota yang disurvei Kantor Bea dan Cukai.
"Kami berusaha melihat bagaimana kebijakan ini dilaksanakan, tindak lanjut seperti apa untuk bersama-sama dipikirkan bagi anak Indonesia," ujarnya.
Wakil Ketua Umum Bidang Cukai dan Pemberdayaan Perempuan Kadin Jatim, Sulami Bahar yang juga Ketua Gabungan Pengusaha Rokok Surabaya tertarik dengan hasil penelitian.
Karena baru kali ini survei prevalensi perokok anak yang tidak berseberangan dengan industri dan tidak memojokkan industri.
Sulami membenarkan selama ini prevalensi anak perokok Indonesia terus mengalami kenaikan.
Di tahun 2018, naik 9,1 persen dan Gapero bersepakat untuk menurunkannya tahun ini menjadi 8,4 persen.
"Dari industri kami tidak menghindari adanya kenaikan prevalensi perokok anak karena selama ini kami sudah melakukan aturan. Tetapi kami tidak bisa kontrol keseluruhan rokok kalau sudah ada di market. Tetapi kami selalu memberikan imbauan kepada agen dan penjual agar tidak menjual rokok pada anak," tegasnya.
Ia menegaskan, asumsi perokok dini dipicu karena harga rokok murah dengan cara pemerintah mengeluarkan aturan Dirjen Bea Cukai nomor 37/2017 sebenarnya tidak sepenuhnya benar.
Terlebih menurut Sulami, kebijakan pemerintah dalam mengontrol konsumsi rokok sudah dilakukan, di antaranya pemungutan cukai, PPN dan Pajak Rokok yang mencapai 61 persen dari harga banderol rokok sendiri.
Harga jual rokok yang ditentukan oleh pemerintah dan selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya.
Sejumlah kebijakan itu dinilai sudah berdampak menurunnya jumlah pabrik rokok di Indonesia.
Pada 2007, jumlah industri rokok mencapai 4.669, tahun 2017 jumlahnya turun menjadi 779 industri. Selain itu, produksi juga turun.
Harga Rokok
Hanya, Sulami juga memaparkan data bahwa kenaikan harga rokok tidak berpengaruh pada penurunan prevalensi perokok anak.
Sebuah penelitian menyebutkan bahwa jika harga rokok naik, 57 persen perokok usia dini memilih tidak beralih produk rokok, sedangkan 43 persen lainnya beralih ke produk lain.
"Hal ini menunjukkan bahwa perubahan harga rokok tidak berpengaruh terhadap perubahan konsumsi rokok usia dini," katanya.
Adapun faktor dominan yang menjadi penyebab perokok usia dini adalah keluarga merokok, pendidikan ayah, lingkungan sosial sekitar rumah dan teman sekolah.
"Adanya keluarga merokok yang tinggal serumah berpeluang tiga kali menyebabkan anak usia dini merokok. Pendidikan ayah yang rendah berpeluang 1,4 kali lebih besar bagi anak mengkonsumsi rokok," tambahnya.
Baca: Belum Sempat Kabur setelah Curi 6 Bungkus Mie Instan dan 10 Rokok, Pria Ini Berakhir Ditangkap Warga
Pada kesempatan tersebut, Kepala Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Jatim, Herawanto Ananda menyatakan larangan menjual rokok pada anak sebenarnya sudah ada.
Tetapi sejauh ini penegakan hukumnya yang masih lemah sehingga sanksi bagi pelanggar tidak ada.
"Yang bisa dilakukan hanya dengan memberikan sanksi sosial," tegas Herawanto.
Kepala Prodi Ilmu Politik FISIP Unair dan Pengamat Kebijakan Politik, Kris Nugroho mengatakan data yang dipaparkan Alit sangat menarik karena ini merupakan penegasan yang kesekian bahwa anak perokok menjadi hal yang terbuka.
Penelitian yang sama juga telah dilakukan oleh penelitian lain.
Hanya saja, penelitian- penelitian tersebut terbentur pada follow-up.
"Inilah yang kemudian saya tegaskan bahwa temuan ini lebih baik diarahkan pada rekomendasi atas kekosongan regulasi atau undang-undang untuk melindungi anak. Ini menurut saya sangat strategis," pungkasnya (tribun network/thf/TribunJakarta.com/Surya.co.id)