TRIBUNNEWS.COM - Demo menolak pengesahan Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja sampai hari ini masih terjadi di sejumlah daerah.
Demo hari ini dilakukan dari berbagai elemen masyarakat, mulai serikat buruh hingga dari kelompok mahasiswa.
Berikut Tribunnews rangkum informasi terkait aksi demo penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang berlangsung hari ini, Senin (12/10/2020).
Jakarta
Baca juga: Irjen Nana: 29 Personel Polri dan 3 Anggota TNI Terluka Saat Amankan Aksi Unjuk Rasa UU Cipta Kerja
Baca juga: Kapolda Metro Jaya: 29 Personel Polri dan 3 Anggota TNI Terluka Saat Amankan Demo UU Cipta Kerja
Kelompok buruh yang menamai dirinya sebagai Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menggelar aksi demo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2020).
Ketua Komite Kesetaraan Nasional KSBSI, Emma Liliefna mengaku setidaknya 1.000 buruh yang tergabung KSBSI dilibatkan dalam aksi hari ini.
"Iya benar, ada (demo). Sekarang di (dekat) depan Istana. Ada sekitar 1000 massa dari KSBSI saja, belum ada dari mahasiswa," ujar Emma Tribunnews kutip dari Kompas.com.
Emma mengatakan, unjuk rasa ini dilakukan setelah KSBSI merasa adanya ketidakadilan dari UU Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh DPR pada 5 Oktober 2020.
Mereka menuntut pengesahan UU Cipta Kerja itu yang tidak mengakomodir usulan dari mitra perusahaan untuk membuat perjanjian bersama (SP/SB) dalam pertemuan tim tripartit.
"Kedua, bahwa Undang-undang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan sangat mendegradasi hak-hak dasar buruh jika dibandingkan dengan UU Nomor 13 tahun 2003," kata dia.
Baca juga: Hindari Klaster Demo UU Cipta Kerja, 1000 Personel Polisi Jalani Rapid Test
Baca juga: Kapolda Metro Jaya: 54 Orang Ditetapkan Tersangka dan 28 Orang Ditahan Terkait Demo UU Cipta Kerja
Selain itu, KSBSI juga mendesak soal kontrak kerja tanpa batas, outsourcing diperluas tanpa batas jenis usaha, upah dan pengupahan diturunkan dan besaran pesangon diturunkan.
"Bahwa KSBSI sudah mengusulkan itu semua untuk dikembalikan ke UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada 10 sampai 23 Juli 2020. Tapi pada kenyataannya dibohongi," katanya.
Kota Sukabumi
Ratusan mahasiswa dari berbagai Universitas dan perhimpunan kembali mengelar aksi unjuk rasa didepan Balai Kota dan DPRD Kota Sukabumi.