TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Apa yang akan dilakukan seorang Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok jika menjadi presiden RI?
Pernyataan itu muncul dalam Channel Youtube Butet Kartaredjasa yang diunggahnya pekan lalu.
"Andaikan Pak Ahok ini berkesempatan jadi RI-1 apa kira-kira yang paling signifikan untuk 'didandani' atau direvolusi," tanya Butet?
Baca juga: Pemerintah Tuding Demonstrasi Ditunggangi: Demo Kasus Ahok hingga Aksi Tolak RUU KUHP
Ahok menjawab, hal pertama yang dia lakukan adalah melakukan pemutihan dosa-dosa orang yang melakukan kejahatan di masa lalu.
Menurut Ahok, Indonesia tidak boleh disandera oleh masa lalu.
"Langsung ada pemutihan dosa-dosa lama. Supaya jangan dari rezim ke rezim ini dijadikan semacam ATM. Siapa yang tidak pernah berbuat salah?" kata Ahok.
Baca juga: Perjalanan Kasus Penggemar Veronica Tan Hina Ahok, Penyesalan Pelaku Hingga Laporan Dicabut
Lalu, sambung Ahok, soal Pilkada di Indonesia, ia berharap calon-calon pejabat bisa menyampaikan kepemilikan harta secara terbalik. Dia ingin pasangan calon presiden harus jujur dari mana asal harta yang mereka miliki.
"Kalau kamu mengatakan harta warisan orang tua saya yang korup, gak apa-apa. Minimal rakyat tahu, kenapa kamu punya harta sekian ratus miliar," tutur Ahok.
Seandainya harta warisan tersebut ia dapatkan dari orang tuanya yang dulu sebagai pejabat, Ahok ingin dikatakan sejujurnya. Setidaknya, sambung Ahok, biarkan nanti rakyat yang putuskan mau memilih atau tidak.
Baca juga: Tersangka Mengaku Salah, Ahok Akhirnya Cabut Laporan Dugaan Pencemaran Nama Baik 2 Warganet
Ia menegaskan, anak pejabat yang korup pun belum tentu korup. "Belum tentu dia tidak punya hati tidak mau melayani rakyat. Tapi yang terpenting, dia harus membuktikan secara terbalik, dari mana harta yang dimilikinya."
Ahok juga menyinggung soal gaji pejabat. Ia menuturkan akan memperbaiki gaji pejabat, bukan dengan kenaikan pangkat tapi dengan sistem KPI (Key Perform Indicator) yang jelas. Selain itu juga Ahok menyinggung bantuan untuk UMKM.
"Aparat semua harus dinaikkan gajinya, prajurit TNI Polri bagaimana kita bisa subsidi langsung ke orangnya," katanya.
Bagaimana caranya? Ahok memberi contoh, jika prajurit pergi operasi daerah perang, saat pulang bisa dapet diskon 20 persen hingga 30 persen ketika belanja kebutuhannya.
"Kalau sekarang kita cuma ngomong saja. Saya bilang dapat penghargaan perang sebegitu banyak pun, ke minimarket membeli susu kalau gak ada duit ya, gak dapet susu. Coba kalau kita membeli susu 'oh pernah perang ini' dapet diskon 30 persen, nah siapa yang bayar? Pemerintah yang bayar, kemenhan yang bayar. Ditransfer dong kan semua online dan lebih bagus lagi tidak ada tarik tunai maksimal sejuta mungkin," jelas Ahok.