Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menyarankan agar sekolah dibuka setelah vaksin Covid-19 ditemukan dan diproduksi secara massal.
Menurut Satriwan, hal ini dilakukan untuk melindungi warga pendidikan dari penularan virus corona.
"P2G pada intinya meminta kepada para Kepala Daerah, agar sekolah jangan dulu dibuka secara nasional, sampai vaksin Covid-19 sudah diproduksi, melalui semua tahapan uji coba, dan terbukti aman dan halal. Setelah prasyarat ini tercukupi, barulah sekolah bisa dibuka secara nasional bertahap," ujar Satriwan melalui keterangan tertulis, Minggu (22/11/2020).
Baca juga: Petugas Gabungan Gagal Minta Rizieq Shihab Swab Test Covid-19, Ini Penjelasan Kapolsek Tanah Abang
Satriwan menilai pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebaiknya diteruskan sampai akhir tahun ajaran baru 2020/2021, yakni sampai Juli 2021.
PJJ diteruskan dengan sejumlah perbaikan.
Jika sekolah tatap muka kembali, Satriwan mengatakan pembelajaran berpotensi tak akan berjalan efektif dan optimal.
"Hal ini terjadi karena pembelajaran dibagi dua shift, tidak boleh ada kegiatan ekstrakurikuler, tidak boleh ada kegiatan olahraga, kantin ditutup, interaksi siswa antar kelas sangat terbatas, waktu belajar pun terbatas," tutur Satriwan.
Baca juga: Rapid Test Covid-19 yang Digelar di Dekat Rumah Rizieq Shihab Sepi Peminat
"Melihat ketatnya aturan pelaksanaan pembelajaran di sekolah, interaksi sosial siswa di sekolah juga sangat terbatas dan tak akan optimal, sama halnya dengan di rumah selama PJJ," tambah Satriwan.
Selain itu, Satriwan menilai guru tidak akan bisa optimal mengawasi aktivitas siswa setelah keluar dari gerbang sekolah.
Satriwan kemudian mengingatkan, bulan Desember akan dilaksanakan Pilkada serentak dan adanya liburan akhir semester, Natal, dan Tahun Baru.
"Artinya mobilitas masyarakat makin tinggi dan berpotensi menjadi sebaran baru Covid-19. Bayangkan Januari kemudian sekolah tatap muka dilakukan. Jadi kekhawatiran sekolah akan menjadi kluster terbaru Covid-19 sangat beralasan," kata Satriwan.
Temuan KPAI
Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai penyerahan keputusan membuka sekolah kepada Pemerintah Daerah bukanlah hal yang tepat.
Baca juga: Satgas Covid-19 Lakukan Pelacakan Agresif Terhadap Kluster Kerumunan Tebet dan Petamburan