Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Badan Kebijakan Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA) Maman Imanulhaq membantah KITA lahir sebagai reaksi dari hadirnya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).
Maman mengungkapkan hal kelahiran KITA setelah KAMI tersebut merupakan kebetulan yang menguntungkan.
Ia menjelaskan KITA merupakan koalisi independen dari 75 relawan Jokowi dan Ma'ruf Amin yang mendukung sejak 2017 sampai 2019.
Tujuan didirikannya KITA, kata Maman, yakni mengawal tujuan berbangsa dan bernegara yang ada pada Undang-Undang Dasar 1945.
"Bahwa ada kemunculan KITA setelah KAMI itu bukan sebenarnya reaksi dari kami. Ya momentumnya pas dan itu menguntungkan juga KITA dari sisi itu," kata Maman ketika berkunjung ke Kantor Redaksi Tribunnews.com Jakarta Pusat pada Senin (23/11/2020).
Untuk mewujudkan dan mengawal tujuan tersebut, kata Maman, KITA memiliki konsep yang ia sebut "wacana" dengan terus hadir dan bergerak bersama masyarakat meski dulu para relawan di dalamnya pernah mendukung Jokowi dan Ma'ruf Amin.
Baca juga: Maman: Protokol Kesehatan Kunci Sukses Pilkada 2020
Selain itu, kata Maman, KITA juga memiliki reposisi atau yang ia sebut wicaksana.
Reposisi pertama, kata Maman, seluruh relawan Jokowi dan Ma'ruf Amin harus memformulasikan diri menjadi relawan bangsa atau wira bangsa.
Kedua, lanjut dia, KITA punya tekad kuat untuk tidak menjadi partai politik.
"Kita akan bergerak dalam politik kesadaran, bukan kesadaran politik. Cukup saja misalnya saya ada di PKB, ada Bendum di Golkar, ada beberapa teman di PDIP dan lain sebagainya, tetapi juga ada seniman, budayawan, teman-teman NGO, teman-teman pesantren seperti Kiai Abun dan sebagainya," kata Maman.
Pada reposisi ketiga, kata Maman, adalah menjadi kailana mitra.
"Siapapun yang ingin mengawal Indonesia ini, tidak ada 01, 02, kamu, kami, yang ada KITA," kata Maman.
Maman menjelaskan, setelah dideklarasikan pada 19 Agustus 2020 lalu, KITA membuat musyawarah nasional atau kerapatan nasional pertama di Bandung pada 28 Oktober 2020.
Di dalam musyawarah tersebut, kata Maman, dihasilkanlah sejumlah rekomendasi yang sudah diserahkan kepada Presiden Jokowi pada 17 November 2020 lalu.
Satu di antara rekomendasi tersebut, kata Maman, mengingatkan kembalk pemerintah untuk bekerka berdasarkan visi dan misi Negara Kedaulatan Republik Indonesia (NKRI) di alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945.
Aline tersebut berbunyi "Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa".
Maman melihat hal tersebut kini telah dtinggalkan dan membuat misi presiden dan gubernur kadang berbeda.
Menurut Maman hal itulah yang membuat program pemerintah kabupaten tidak sinkron dengan program pemerintah provinsi karena diusung dari partai berbeda.
"Misi yang utama yang saya ingatkan dalam rekomendasi presiden adalah melindungi seluruh bangsa Indonesia dengan segenap tumpah darah. Itu kata poin utamanya soal rekomendasi pada presiden," kata Maman.