Baca tanpa iklan
Hendri mengatakan hal tersebut bisa jadi membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan jatah di kementerian lain bagi Gerindra.
Menurutnya tak aneh apabila Jokowi tetap memberikan 'jatah' kepada Gerindra meski satu kadernya sudah terbukti melakukan korupsi, karena pertimbangannya adalah menjaga keseimbangan pemerintahan.
"Jadi kalaupun (posisi menteri KKP) diberikan kepada parpol, kemungkinan bukan dari Gerindra. Dan misalnya pak presiden mau memberikan jatah kepada Gerindra, mungkin akan diberikan ke kementerian yang lain. Kenapa sudah korupsi tetap dapat jatah? Ya itukan hak prerogatif presiden juga untuk menjaga keseimbangan pemerintahan," jelasnya.
Baca juga: Edhy Prabowo Sudah Diingatkan DPR Agar tidak Serampangan Membuka Kembali Izin Ekspor Benih Lobster
Namun di sisi lain, Hendri tak menutup kemungkinan Jokowi dapat berpaling kepada profesional untuk mengisi posisi Edhy Prabowo.
"Siapa yang berpeluang jadi penggantinya, ya itu haknya Pak Jokowi. Pak Jokowi selalu punya dua pilihan, mau dari profesional atau dari parpol," kata dia.
"Lantas apa profesional berpeluang? Ya sangat berpeluang, karena ada nama Susi Pudjiastuti dan lain sebagainya," imbuh Hendri.
Edhy Tersangka KPK
Penulis: Hasanuddin/Vincentus