Baca tanpa iklan
Hal itu lantaran penunjukkan atau pun penggantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden.
Oleh karenanya, pengumuman terkait penggantian menter bisa dilakukan kapan saja sesuai keinginan Presiden.
"Jadi tidak bisa ada orang yang bisa memprediksi. Apakah sebelum 2021 atau setelah akhir tahun dan lain-lain, tidak bisa," ujar Ngabalin.
Ngabalin memahami, isu reshuffle ini santer terdengar sejak dua menteri Jokowi, Edhy Prabowo dan Juliari Batubara, tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet Jokowi, Sandiaga Uno Dinilai Bisa Dapat Karpet Merah di 2024 jika Jadi Menteri
Ia pun tak mempermasalahkan jika publik membuat prediksi-prediksi.
Kendati demikian, ia mengingatkan waktu pelaksanaan reshuffle belum dapat dipastikan.
"Hanya Tuhan dan Pak Jokowi yang tahu, karena otoritas yang diberikan kepada Presiden itu kan begitu," kata Ngabalin.
Relawan Jokowi Mania (Jo-Man) mengusulkan kepada Presiden untuk mengisi kursi menteri yang saat ini dijabat oleh Ad Interim atau pejabat sementara yakni Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Menteri Sosial.
Selain itu perombakan perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja kementerian-kementerian yang dinilai lamban.
"Perlu secepatnya (reshuffle) agar dua kementerian (KKP dan Kemensos) punya menteri definitif, selain itu kementerian-kementerian yang kurang perform dapat segera berbenah," kata Ketua Relawan Jo-Man Immanuel Ebenezer atau Noel.
Noel mengatakan informasi di relawan, reshuffle akan dilakukan dalam pekan ini.
Relawan mengingatkan presiden agar tidak salah memilih menteri dalam reshuffle agar program kerja tidak terhambat.
Baca juga: Muncul Isu Reshuffle Kabinet, Ini Nama-nama yang Berpeluang Jadi Menteri: Risma hingga Fadli Zon
Presiden menurut Noel sebaiknya meminta para menteri yang ditunjuk nanti menandatangani pakta-integritas.
Salah satu poinnya yakni siap dihukum berat apabila terbukti korupsi.
"Kalau memang calon menteri terpilih punya kredibilitas, integritas, dan loyalitas pro rakyat, pastinya dia tidak akan mundur untuk menandatangani pakta integritas. Lain halnya kalau sudah niatnya korup dan bermental koruptif pasti ragu-ragu untuk menandatangani itu," ujarnya. (tribun network/fik/sen/yud)