Baca tanpa iklan
Dahnil menuturkan, jika Prabowo diberikan kesempatan untuk mengusulkan nama menteri, Prabowo pasti memilih orang yang cakap di bidangnya.
"Misalnya kalau Pak Prabowo diberikan kesempatan mengusulkan (nama menteri), meskipun dia bukan orang partai Gerindra atau orang Gerindra sendiri yang paling penting adalah orang itu bisa membantu Pak Jokowi dengan baik," ucapnya.
Lebih lanjut, terkait prediksi Presiden Jokowi akan mengumumkan perombakan kabinet pada Rabu Pon, Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu mengatakan, hanya Presiden Jokowi yang tahu.
"Yang jelas tadi dalam posisi Pak Prabowo kepentingan utamanya kerja pemerintah 2020-2024 berjalan dengan baik dan Pak Prabowo ada di dalam dan Partai Gerindra mendukung pemerintah dalam hal ini," kata dia.
Pengamat: Presiden Sebaiknya Tidak Terpaku Wakil Partai
Pengamat Politik sekaligus Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan, isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju (KIM) semakin menguat.
Sejumlah nama mulai dari tokoh politik hingga kalangan profesional berseliweran mengisi pos-pos yang akan di rombak oleh Presiden.
Namun, Ray mengingatkan, agar Presiden Jokowi tidak terpaku untuk menunjuk pos menteri yang akan di reshuffle maupun dirotasi dengan wakil partai.
"Kita tetap perlu mengingatkan bahwa presiden sebaiknya tidak terpaku pada soal wakil partai," kata Ray dalam keterangan tertulis kepada Tribunnews, Selasa (22/12/2020).
Menurut Ray, pada faktanya, hampir semua menteri Jokowi yang berurusan dengan masalah hukum karena korupsi atau dugaan korupsi dan suap adalah menteri dari partai.
Ia menyebut, lebih dari cukup jadi pelajaran bagi presiden betapa rentan anggota kabinet dari partai ini termakan suap atau korupsi.
"Jangan sampai presiden Jokowi dicatat sebagai presiden yang paling banyak mengirim anggota kabinetnya ke penjara karena dakwaan korupsi, suap atau gratifikasi. Cukup sudah ada 2 menteri pada priode pertama, dan kini 2 menteri tengah menghadapi kasus hukum di KPK," jelasnya.
Lebih lanjut, Ray menyebut, selain memprioritaskan anggota kabinet non partai, presiden juga harus menghindari anggota kabinet yang memiliki masalah hukum, atau potensial memiliki masalah hukum.
Dalam hal ini, presiden harus benar-benar mencari informasi yang cukup untuk memastikan bahwa mereka yang akan dipilih terbebas dari kemungkinan persoalan hukum di masa yang akan datang.
"Tapi di atas itu semua, presiden harus membuat mekanisme pengawasan atas perilaku dan kinerja anggota kabinetnya dari masyarakat," jelas Ray.
Segera
Hari ini, Selasa (22/12/2020) atau Rabu (23/12/2020), Presiden Jokowi diperkirakan akan memanggil nama-nama yang akan menduduki jabatan menteri Kabinet Indonesia Maju.
Kepastian ini disampaikan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian dikutip dari kompas.com, Selasa (22/12/2020).
Meski mengatakan segera, namun Donny Gahral tidak bisa memastikan kapan waktu pasti perombakan tersebut.
Apakah akan dilakukan sebelum pergantian tahun atau pada 2021, Donny tak menyebut secara pasti.
"Saya hanya bisa katakan segera," ujar Donny saat dihubungi Kompas.com.
Meski demikian, Donny membenarkan jika sejumlah nama saat ini santer disebut media telah dihubungi secara intens Presiden Joko Widodo.
"Ya bisa dikatakan demikian. Tetapi kan apapun itu masih bisa terjadi. Tapi kita pulangkan sepenuhnya kepada hak prerogatif Presiden," lanjutnya.
Saat ditanya lebih lanjut apakah sejumlah nama akan dipanggil ke Istana Kepresidenan hari ini, Donny kembali belum dapat memastikan.
"Kita lihat saja bisa hari ini (Selasa) bisa besok (Rabu), kita kan tidak bisa sampaikan, ada protokolnya. Bersabar saja, tunggu Pak Presiden," tegasnya.
"Yang jelas, siapapun yang nanti duduk, adalah putra-putri terbaik republik ini dan punya integritas, itu yang paling penting," tambahnya.
Sebagian berita ini tayang di Surya dan Kompas.com:
Tanda-tanda Risma Jadi Menteri: Hari ini Sudah di Jakarta, Istana Pastikan Reshuffle Kabinet Segera
Isu Reshuffle Kabinet yang Menguat...