Baca tanpa iklan
Menurutnya, jika pebisnis ditempatkan pada posisi Menkes, maka kemungkinan persoalan kesehatan malah diselesaikan secara ekonomi.
"Jadi apakah ini karena pak Jokowi juga ingin menjadikan kesehatan (prioritas) nomor dua begitu ya? dan persoalannya diselesaikan secara ekonomi," kata Bhima.
Baca juga: Profil Pahala Nugraha Mansury, Direktur Utama BTN yang Kini Menjadi Wakil Menteri BUMN
Namun ia juga menyebutkan kemungkinan lainnya yakni ketidakpercayaan Jokowi pada jajaran di lingkup kementerian tersebut.
Termasuk tim Gugus Tugas Covid-19 yang dinilai lamban menangani pandemi ini.
"Atau karena ada ketidakpercayaan terhadap seluruh jajaran Kementerian Kesehatan, termasuk Dirjennya dan staf Gugus Tugas juga terkait dengan penanganan Covid-19 yang dinilai lamban," jelas Bhima.
Lebih lanjut ia menambahkan, dipilihnya Budi Gunadi dianggap sebagai cara baru Jokowi dalam menangani pandemi, yaitu melalui sisi bisnis.
"Sehingga dibutuhkan eksekutor yang memahami bisnis ya, lebih pemahaman bisnis ya, yaitu pak Budi Gunadi ya, jadi mungkin itu," pungkas Bhima.
IDI Tak Permasaslahkan
Lantas bagaimana pendapat Ikatan Dokter Indonesia (IDI)?
Ketua Satgas Covid-19 dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban mengaku tak mempermasalahkan latar belakang menteri kesehatan baru Budi Gunadi Sadikin, yang bukan berlatar belakang dokter.
Baginya seseorang yang memiliki kemampuan manajemen yang baik dan mengerti persoalan kesehatan tentu cocok menjadi menkes.
Baca juga: 5 Orang Terkaya di Indonesia Berkat Bisnis Batu Bara, Salah Satunya Saudara Mas Menteri
Hal itu diungkapnya dalam media sosial milikinya @ProfesorZubairi, Selasa (22/12).
"Mau latar belakangnya itu fisika nuklir, kesehatan masyarakat, dokter, epidemiolog atau apa, asal kemampuan manajerialnya bagus dan tahu persis persoalan di lapangan, ya tidak masalah. Apakah saya kecewa menkes saat ini bukan dari kalangan dokter? Saya sama sekali tidak kecewa," kata Zubairi yang dikutip Tribunnews.com, Rabu (23/12/2020).
Zubairi berharap, Budi yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional dapat memberikan kebijakan-kebijakan tepat berdasarkan situasi lapangan.