Baca tanpa iklan
Drone yang berbentuk seperti rudal yang diduga milik China tersebut telah diamankan di Pangkalan Angkatan Laut di Makassar.
Baca juga: Drone Diduga Milik China Masuk Indonesia, Pemerintah Diminta Perbaiki Sistem Keamanan Teritori
Baca juga: Wakil Ketua DPR Soroti Penemuan Drone yang Diduga Milik China: Berbahaya bagi Keamanan NKRI
"Tidak ada info dari kepolisian, karena saat ini benda tersebut berada di bawah otoritas Kodim Selayar," ungkap Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Ibrahim Tompo, kepada Tribunnews, Sabtu (2/1/2021).
Sementara itu Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Sukamta, menilai hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.
Sukamta menyoroti lemahnya sistem keamanan teritori Indonesia dan menunjukkan kemampuan pertahanan yang tertinggal dari sisi teknologi.
"Ini pekerjaan rumah Pak Menhan untuk mendorong percepatan pengembangan teknologi penginderaan jarak jauh," ungkap Sukamta melalui keterangannya, Sabtu (2/1/2021).
Sukamta juga mendesak pemerintah untuk segera menyelidiki untuk mengungkap asal usul drone tersebut.
Jika drone tersebut terbukti milik China atau negara lain, maka pemerintah harus melakukan protes keras dan melakukan tindakan diplomatik yang tegas.
"Drone bawah air tersebut sudah masuk sangat dalam ke wilayah Indonesia."
"Ini sinyal bahwa selama ini wilayah laut kita sangat mudah diterobos pihak asing."
"Sangat mungkin selama ini sudah banyak drone yang berkeliaran di wilayah Indonesia dan mengambil data-data penting geografis dan potensi laut Indonesia."
"Artinya keamanan nasional kita sangat rentan," ungkap Sukamta.
Baca juga: Menhub: Penggunaan Drone Perlu Didukung Regulasi yang Baik
Baca juga: China Akan Bangun Lebih dari 600.000 Stasiun 5G Baru Pada 2021
Sukamta menilai Indonesia bisa melakukan kerja sama dengan beberapa negara lain untuk alih teknologi.
Selain tentunya dengan mendorong riset nasional untuk pengembangan teknologi yang mendukung sistem pertahanan yang handal.
Di sisi lain, Sukamta juga meminta TNI Angkatan Laut dan Bakamla lebih memperkuat patroli laut terutama di pintu-pintu masuk wilayah Indonesia.