Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Anggota Tim Komnas Penilai Obat Yogyakarta dokter Jarir At Thobari menanggapi pernyataan Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning yang menolak vaksinasi Covid-19.
Adapun pernyataan Ribka tersebut diketahui diungkapkan dalam Rapat Kerja Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Ribka menolak vaksinasi karena ia menilai vaksin tidak dapat mencegah suatu penyakit.
Ribka pun mencontohkan ketidakefektifan vaksin, yakni kasus seorang warga Sukabumi yang divaksin polio tetapi malah lumpuh.
Selain itu, ada pula 12 warga Majalaya yang meninggal usai divaksin kaki gajah.
"Karena di India ditolak, di Afrika ditolak, malah masuk di Indonesia dengan 1,3 triliun waktu saya menjadi Ketua Komisi."
"Saya ingat betul itu, jangan main-main soal vaksin ini, saya yang pertama menolak vaksin," kata Ribka dikutip dari tayangan video di kanal YouTube Najwa Shihab, Kamis (14/1/2021).
Menanggapi hal itu, At Thobari mengatakan bahwa bagaimana pun setiap vaksin pasti mempunyai keuntungan dan kerugian.
Misalnya vaksin polio, hampir semua anak-anak di Indonesia maupun dunia sudah terhindar dari penyakit lumpuh karena vaksinasi.
Namun, jika ada satu anak yang mengalami lumpuh karena ketidaktepatan vaksinasi, hal ini tidak sebanding dengan keuntungan yang diberikan vaksin polio.
"Tetapi dengan vaksin polio, itu jutaan anak di dunia terhindar dari polio. Jika ada satu kejadian yang itu mungkin akibat dari ketidaktepatan dalam pemerian misalnya."
"Hal itu sebetulnya tidak menutup besarnya keuntungan atau benefit dari vaksin tersebut," kata At Thobari.
Selanjutnya, mengenai kasus kematian yang diduga akibat vaksin kaki gajah, At Thobari mengatakan bahwa kejadian itu telah diselidiki.
Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa kasus kematian tersebut tidak ada kaitannya dengan program vaksin kaki gajah dari pemerintah.
Baca juga: Hasto Jelaskan Maksud Ribka Tjiptaning Tolak Vaksin Sinovac: Pesannya Negara Tidak Boleh Berbisnis
At Thobari menangaskan, terkait pengadaan vaksin, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) akan selalu melakukan pemantauan keamanan dari semua produk yang diedarkan dan juga program vaksinasi dari pemerintah.
"Tentunya Badan POM sendiri selalu akan memantau keamanan dari semua produk yang diedarkan dan juga bagi pemerintah yang kemudian melakukan program vaksinasi atau kemudian program apa pun untuk intervensi kesehatan masyarakat."
"Tentunya juga selalu mempunyai kesempatan untuk memonitor terus menerus keamanan dari program tersebut," terang dia.
Sementara itu, diakui Ribka bahwa penolakannya soal vaksinasi mendapatkan teguran dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
Ditemui usai rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan, Ribka menceritakan bahwa dirinya dimarahi oleh Hasto.
"Kalau saya sih berdasarkan pengalaman ya. Waktu aku Ketua Komisi IX kan aku paparin. Makanya di wartawan kan kalau ini jangan sepenggal-sepenggal. Jadi orang salah persepsi. Jadi cuma Tjiptaning menolak vaksin."
"Nah, saya partai pemerintah. Jadi Pak Hasto marah-marah sama sayalah. Tapi ya itu sih resiko ya," ujar Ribka, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1/2021).
Ribka menegaskan penolakannya bukan tanpa dasar, yakni karena dia mempunyai latar belakang sebagai seorang dokter.
Dia mengatakan sebagai dokter dirinya disumpah untuk melindungi pasien.
Karenanya itu membuat Ribka lebih tak mudah menerima apapun terkait masalah kesehatan, termasuk soal vaksin.
"Aku dokter, tentunya sudah tahulah basic dokter dari sisi kesehatan. Tentunya sumpah dokter itu kan melindungi pasien, apalagi sekarang sebagai wakil rakyat, melindungi rakyatnya."
"Jadi sudah dokter, sebagai wakil rakyat. Jadi apa-apa juga, kalau tentang kesehatan, aku tidak gampang terima," tegasnya.
Menurutnya, ini bukan pertama kali dirinya menolak dan tidak menerima hal yang berbau kesehatan.
Baca juga: Politisi PDIP Ribka Tjiptaning Menolak Divaksinasi, Mending Saya Bayar Rp 5 Juta
Ribka mengungkap dirinya juga tak mau menandatangani vaksin flu burung saat masih menjadi Ketua Komisi IX DPR RI.
"Waktu Ketua Komisi, aku flu burung tidak terima. Saya tidak mau menandatangani 493 miliar waktu Siti Fadillah," tandasnya.
Sanksi
Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan DPR akan menertibkan setiap anggota dewan yang tidak sejalan dengan dengan arahan partai.
Hal tersebut Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Bambang Wuryanto menyikapi sikap Ribka yang menolak vaksinasi Covid-19.
"Semua pasukan yang di luar barisan, pimpinan fraksi akan menertibkan. Dijamin tegak lurus arahan partai," ujar Bambang saat dihubungi, Jakarta, Rabu (13/1/2021).
Bambang menjelaskan, penertiban terhadap kader yang tidak searah dengan kebijakan partai, bukan diberikan sanksi tertulis maupun lisan, tetapi diarahkan agar satu suara.
"Tidak ada sanksi, tertib pikirannya, tertib barisannya," ucap Bambang.
Baca juga: Pernah Positif Covid-19, Dewi Perssik Mau Divaksin seperti Raffi Ahmad
(Tribunnews.com/Rica Agustina/Vincentius Jyestha Candraditya)