Baca tanpa iklan
Namun, Menkes sudah kapok dan tidak percaya lagi pada data yang dimiliki Kemenkes.
Menurutnya, sudah banyak pihak yang tertipu dengan data dari Kemenkes terkait distribusi vaksin.
Baca juga: Menkes Budi Janji Akan Penuhi Kebutuhan Medis dan Dokter untuk Korban Gempa Sulbar
Baca juga: Politikus PDIP Tak Setuju Rencana Menkes Soal Bebas Pergi Tanpa PCR Setelah Divaksin
Budi bercerita, ia sempat memakai data dari Kemenkes untuk melihat jumlah puskesmas dan rumah sakit (RS) di Indonesia yang menyanggupi untuk melakukan vaksinasi.
Dari data Kemenkes, jumlah ketersediaan kedua sarana kesehatan itu cukup secara nasional.
Namun nyatanya, jumlah tersebut tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
"Saya nggak mau ketipu kedua kali. Ini dibilang secara agregat cukup jumlah puskesmas dan rumah sakit (RS) untuk menyuntik (vaksin, red).
"RS pemerintah saja, tidak usah melibatkan pemda, dengan RS swasta cukup, ternyata nggak cukup," kata Budi.
Budi kemudian menelusuri data sarana kesehatan, mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota.
Kemudian, Ia mengungkapkan, ada sekitar 60 persen kapasitas di seluruh kabupaten/kota yang ternyata tidak cukup untuk melakukan vaksinasi Covid-19.
Baca juga: Pemerintah Diminta Terbuka Laporkan Perkembangan Vaksinasi Covid-19
Baca juga: Pemerintah Targetkan Vaksinasi Untuk Tenaga Kesehatan Rampung Februari 2021
"Itu 60 persen tidak cukup, karena Bandung penuh rumah sakit, sama Puskesmasnya, nyuntik tetap bisa."
"Tapi, yang di Puncak Jaya, Kalteng, Kalsel dan lainnya, bisa 3.000 hari atau 8 tahun baru selesai (vaksinasi)."
"Jadi, nanti di kabupaten/kota akan diperbaiki strategi vaksinasinya," ungkapnya.
(Tribunnews.com/Maliana)