News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Gejolak di Partai Demokrat

Isu Kudeta Partai Demokrat, Pengamat Sebut Ada Upaya Eksploitasi dan Minta Jokowi Tegur Moeldoko

Penulis: Faisal Mohay
Editor: Pravitri Retno W
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

AHY dan Moeldoko. Tanggapan pengamat terkait isu kudeta partai Demokrat.

TRIBUNNEWS.COM - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menaggapi isu kudeta Partai Demokrat yang dilakukan orang dalam lingkaran Istana.

Tudingan ini diungkapkan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam konferensi pers di Taman Politik DPP Demokrat, Senin (1/2/2021).

AHY menyebut, orang yang terlibat dalam gerakan itu terdiri dari kader yang saat ini masih aktif di partai, mantan kader, dan non-kader.

Sedangkan seorang yang non-kader partai disebutnya sebagai pejabat tinggi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Burhanuddin Muhtadi menjelaskan nama-nama tokoh internal partai yang ingin mengkudeta merupakan nama-nama lama yang sudah lama menempatkan diri sebagai oposional Partai Demokrat.

"Pertama dari sisi aktor internal Partai Demokrat yang muncul dimedia entah itu Bung Jhoni Allen, Max Sopacua atau Marzuki Alie, itu bukan aktor lama yang selama ini menampilkan sikap oposional partai Demokrat." 

"Mungkin ini bagian dari riak terakhir kongres Partai Demokrat yang terlalu terburu-buru," ujarnya dilansir YouTube Kompas TV, Selasa (2/2/2021).

Baca juga: AHY Kirim Surat ke Jokowi Dinilai Malah Rugikan Demokrat

Baca juga: Mahfud Bantah Restui Moeldoko, Max Sopacua: AHY Jangan Lebay!

Menurutnya, munculnya nama Moeldoko perlu dipertanyakan karena ia merupakan pejabat Istana.

Ia mengungkapkan jika ada upaya untuk mengkekspoitasi isu ini karena Partai Demokrat berada di luar pemerintahan.

"Tetapi munculnya nama Moeldoko itu jelas secara politik probematik dan Partai Demokrat mempunyai hak untuk mengklarifikasi ke Jokowi."

"Nah pertanyaannya adalah kenapa klarifikasinya dilakukan secara terbuka dan ada kesan mengeksploitasi. Meskipun tidak salah, tapi itu hak Partai Demokrat untuk mem-blow up isu ini," imbuhnya.

Burhanuddin mengatakan apa yang dilakukan Moeldoko merupakan kesalahan karena ia masih menjabat sebagai Kepala Staf Presiden.

"Karena terlepas dari logis atau tidaknya dan itu diakui oleh Moeldoko ada pertemuan Moeldoko dengan elemen Partai Demokrat. Mungkin secara politik itu incorrect kepala KSP terlibat urusan partai lain apalagi oposisi," ungkapnya.

Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat menerima audiensi dengan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori (GTKNHK 35+) di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (27/1/2021). (istimewa/KSP)

Baca juga: DPP Demokrat Diminta Ungkap Sosok Kader Aktif Terlibat Rencana Kudeta AHY

Baca juga: Profil Jhoni Allen Marbun, Kader Demokrat yang Diduga ikut Kudeta, Mantan Timses Anas Urbaningrum

Menurutnya, isu ini diekspoitasi karena Partai Demokrat bisa mendapatkan suara dari pemilih Gerindra yang kini bergabung ke pemerintahan. 

"Kalau misalnya pemilih Gerindra lari ke Demokrat bisa jadi kekuatan utama. Tidak ada salahnya Partai Demokrat mengeksploitasi isu ini," katanya.

Menurutnya, Jokowi harus melakukan tindakan atas isu yang beredar dan melibatkan pejabat Istana.

"Pak Jokowi harus menjawab problem etik karena ada kemungkinan orang terdekatnya yang bisa jadi secara normatif melanggar pakem. Minimal menegur."

"Kalau jadi terbuka itu tamparan buat Moeldoko. Bagaimanapun kejadian ini melibatkan orang terdekatnya," ungkap pria 43 tahun ini.

Sebelumnya Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) Moeldoko, menjawab tudingan adanya orang Istana yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.

Moeldoko menjelaskan permasalan ini tidak melibatkan Istana maupun Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya tudingan yang diungkapkan AHY ke Istana salah sasaran karena Presiden Jokowi tidak mengetahui permasalahan ini.

"Jangan dikit-dikit istana dalam hal ini saya mengingatkan dan jangan ganggu pak Jokowi dalam hal ini karena beliau dalam hal ini tidak tahu apa-apa," ujar Moeldoko, Senin (1/2/2021) malam, dilansir YouTube Kompas TV.

Ia mengungkapkan masalah ini merupakan masalah pribadinya bukan Istana.

"Jadi itu urusan saya Moeldoko bukan KSP," tegasnya.

Mantan Panglima TNI ini menjelaskan dugaan kronologi dirinya bisa dituding ingin mengkudeta partai Demokrat.

"Jadi ceritanya begini, beberapa kali memang banyak tamu yang berdatangan dan saya orang yang terbuka. Saya mantan panglima TNI tapi saya tidak memiliki batas dengan siapapun."

"Secara bergelombang mereka datang berbondong-bondong kita terima. Konteksnya apa saya tidak mengerti. Pada curhat tentang situasi yang terjadi, saya dengarin," ungkap pria kelahiran Kediri ini.

Moeldoko merasa prihatin setelah mendengar penjelasan terkait kondisi partai Demokrat terkini.

"Saya prihatin dengan situasi itu karena saya bagian yang mencintai Demokrat," ujarnya.

(Tribunnews.com/Mohay)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini