Bupati Lebak Tetap Setia pada AHY, Tolak KLB Ilegal: Santet Banten akan Dikirim untuk Moeldoko

Pada kunjungannya itu, ratusan kader setia Demokrat juga akan turut serta.

Mereka akan berkonvoi dengan sepeda motor, seperti tampak pada potret yang dibagikan Wasekjend Partai Demokrat Ossy Dermawan.

Pada foto yang ia bagikan, tampak ratusan kader tengah berkumpul dan bersiap-siap untuk mengawal apa yang dia sebut sebagai tindakan 'Menyelamatkan Demokrasi'.

"Musuh sudah teridentifikasi. Akan kami lawan dengan menghormati konstitusi dan pranata hukum demi #SelamatkanDemokrasi," tulis Ossy Dermawan pada Senin (8/3/2021).

Dalam kunjungannya ini, AHY akan memberikan seluruh bukti Kongres Luar Biasa (KLB) yang Jumat (5/3/2021) kemarin digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara adalah tidak sah.

Lebih lanjut, dalam kesempatan itu Partai Demokrat ingin menunjukkan kepada Kemenkumham bahwa KLB yang terjadi adalah abal-abal dan di luar dari konstitusi Partai Demokrat.

"Ya, kami besok akan menyampaikan bagaimana sikap Partai Demokrat menghadapi KLB abal-abal ini dengan segala bukti yang kami miliki dari sisi legalitas, sesuai AD/ART," kata anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan di DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Minggu (7/3/2021).

Pada kunjungan ini, AHY tidak sendiri, melainkan didampangi oleh 34 pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat serta perwakilan Majelis Tinggi Partai.

Kendati demikian kata Syarif, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga merupakan ayahanda dari AHY tidak turut serta.

"Enggak (kehadiran Pak SBY), makanya kami yang datang (anggota Majelis Tinggi)," ungkapnya.

Lebih lanjut, Syarif mengatakan dalam kunjungan tersebut Partai Demokrat akan turut membawa berkas lengkap untuk menunjukkan legalitas partai kepada Kemenkumham.

"Oh iya bawa semuanya, Surat Keputusan (SK) dan segala macam, kami lengkap lah," tukasnya.

Kubu Moeldoko akan serahkan kepengurusan hasil KLB

Kubu Moeldoko sebelumnya menyatakan akan menyerahkan daftar kepengurusan baru Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa Sibolangit kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM).