Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko kembali menerima audiensi sejumlah pihak saat menggelar program KSP Mendengar.
Kali ini, kesempatan itu didapatkan para diaspora atau warga negara Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat.
Lebih dari 100 partisipan diaspora dari berbagai wilayah di Amerika Serikat dengan beragam profesi hadir pada pertemuan daring dari Situation Room Gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (23/3/2021).
Baca juga: Kepala KSP Moeldoko: Vaksin Bukan Lagi Persoalan Obat, Tapi Geopolitik dan Geostrategi
Membuka pertemuan ini, Moeldoko menyampaikan, program KSP Mendengar bertujuan menjaring isu-isu di masyarakat dan permasalahan atau pengaduan yang belum terselesaikan, serta membuka ruang komunikasi seluas-luasnya untuk masyarakat.
Moeldoko pun tidak lupa menyampaikan bagaimana peran sentral KSP dalam Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Terutama dalam mengelola isu-isu strategis dan mengawal program prioritas nasional.
Contohnya adalah pencapaian program reforma agraria.
Moeldoko mengungkapkan, reforma agraria menekankan tiga poin yakni redistribusi tanah, perhutanan sosial dan akselerasi sertifikasi.
"Sebelum pemerintahan Jokowi, target sertifikasi tanah mencapai 500.000 bidang per tahun. Kemudian target tersebut dinaikkan hingga saat ini menjadi 9 juta bidang per tahun untuk mengejar 140 juta bidang yang harus disertifikasi," kata Moeldoko dalam keterangannya, Selasa (23/3/2021).
Baca juga: Dalam Webinar Amerika Bersatu, Moeldoko Diperkenalkan Sebagai Ketum Terpilih Partai Demokrat
Moeldoko yang didampingi para staf khusus KSP, Deputi IV KSP Juri Ardiantoro dan beberapa tenaga ahli KSP juga menjawab berbagai pertanyaan dan pengaduan dari para diaspora peserta audiensi.
Satu di antaranya pertanyaan dari Midiyanto, seorang pegiat seni asal Wonogiri yang tinggal di Berkeley.
Midiyanto yang mewakili seniman tradisi di desa pelosok memaparkan bagaimana sulitnya untuk mencari nafkah di tengah pandemi Covid-19.
Bahkan, katanya, para pekerja seni tradisi ingin Pemerintah memberikan ruang untuk pentas secara virtual.
Baca juga: Panitia KLB: Ahmad Yahya Jabat Ketua Mahkamah Partai Demokrat Pimpinan Moeldoko
Menanggapi pernyataan Midiyanto, Moeldoko menegaskan, persoalan pekerja seni sudah beberapa kali dibahas dalam Sidang Kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi.