Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Untuk meningkatkan perluasan kepesertaan dan perluasan akses layanan kesehatan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan melanjutkan Nota Kesepahaman dengan PP Muhammadiyah di Yogyakarta (26/03) yang ditandatangani oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.
Turut hadir menyaksikan dalam kegiatan tersebut Direktur Pengawasan, Pemeriksaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Mundiharno dan jajaran Pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Sejak 1 Januari 2014 implementasi Program JKN-KIS telah diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Implementasi program ini sehingga terus dirasakan manfaatnya bagi masyarakat tentu karena peran serta organisasi kemasyarakatan termasuk organisasi keagamaan di dalamnya. Salah satu bentuk dukungan organisasi keagamaan terhadap Program JKN-KIS dipenuhi oleh PP Muhammadiyah.
“Peran Muhammadiyah sampai dengan hari ini dalam mendukung Program JKN-KIS sangat besar. Selain telah mendorong badan usaha maupun lembaga pendidikan yang berada dalam naungan PP Muhammadiyah untuk menjadi peserta Program JKN-KIS, upaya penting lainnya adalah membantu pemenuhan supply side pelayanan kesehatan yaitu jaringan fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.
Hingga saat ini, tambah Ghufron sebanyak 53 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 83 rumah sakit yang telah memenuhi syarat menjadi mitra kerja pemberi layanan kesehatan bagi peserta JKN-KIS. Menurut Ghufron ini merupakan bentuk keseriusan PP Muhammadiyah dalam mendukung Program JKN-KIS. Fasilitas kesehatan yang ada terus meningkatkan diri, memenuhi standar yang ditetapkan Pemerintah sehingga lulus bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
“Kami berharap, kehadiran fasilitas kesehatan yang berada dalam naungan PP Muhammadiyah ini dapat mengisi kebutuhan pelayanan kesehatan di daerah-daerah yang masih kekurangan fasilitas kesehatan. Isu saat ini pemerataan layanan baik dari sisi kuantitas dan kualitas menjadi perhatian,” kata Ghufron.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan apresiasinya terhadap kerja sama dan kemitraan yang terjalin baik dengan BPJS Kesehatan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, kerja sama ini menjadi penegasan bahwa kemitraan yang dijalin merupakan semangat bersama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kami ucapkan terima kasih atas kerja sama kemitraan yang terjalin selama ini. Semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat dan umat," katanya.
Dia menjelaskan di era JKN sekarang ini perlu adanya perubahan paradigma dengan melakukan adaptasi terhadap perilaku utamanya pelayanan kesehatan.
"BPJS Kesehatan dan rumah sakit jalinannya adalah kemitraan, bukan atasan dan bawahan. Setiap langkah untuk melayani masyarakat menjadi prioritas kami," ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Pengawasan, Pemeriksaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Mundiharno mengungkapkan, koordinasi dengan PP Muhammadiyah khususnya fasilitas kesehatan akan terus dioptimalkan. Hal ini penting jangan sampai terdapat kesalahpahaman informasi yang sempat terjadi beberapa waktu lalu terkait pembayaran klaim BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan milik Muhammadiyah.
“Selain itu, ke depan diharapkan adanya pemanfaatan sumber daya lain dalam rangka mendukung Program JKN-KIS. Diharapkan ke depan PP Muhammadiyah juga dapat mendorong melakukan edukasi, bagi badan usaha maupun lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan untuk menerapkan kepatuhan terhadap Program JKN-KIS,” tambah Mundiharno.