Baca tanpa iklan
Bahkan terbukti justru dalam status KKB itulah senjatanya semakin banyak, pengikutnya semakin bertambah.
Kalau disepakati KKB ini kriminal murni meski tak ada bukti, tapi nyatanya mereka adalah separatis yang ingin keluar dari NKRI. Kenapa tidak dilakukan penegakan hukum secara masif. Ini harus menjadi perhatian," ujarnya.
Hasanuddin juga mengkritisi peran BIN. Ia mengingatkan agar BIN tidak masuk terlibat operasi tempur tapi cukup di ranah intelejen.
Selain itu, imbuh dia, BIN juga harus melakukan penggalangan terhadap 4 poin permasalahan dasar itu.
"BIN jangan masuk ke ranah operasi tempur, seharusnya di ranah intelejen saja dengan melakukan operasi intelejen baik strategis maupun taktis," katanya.
Hasanuddin juga menyebut ada beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan di Papua.
"Solusi yang dapat dilakukan untuk soal Papua ini dapat dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan.
Pendekatan kesejahteraan sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sudah secara masif, pembangunan sekolah, infrastruktur jalan, jalan tol, sarana komunikasi fasilitas lainnya dan pasar-pasar," ujarnya.
Lalu soal pendekatan keamanan, ungkap Hasanuddin, harus ada kompilasi antara penegakan hukum dengan operasi tempur secara terbatas.
Bentuk operasinya, bebernya, ada 3 jenis yakni penggalangan, intelejen dan operasi tempur terpilih.
"Operasi penggalangan untuk menggalang dan meluruskan persepsi yang terlanjur ada di masyarakat soal referendum, penggalangan bahwa di Papua tidak terjadi marjinalisasi, penggalangan trauma healing atau penyembuhan trauma akibat Operasi Militer selama puluha tahun di Papua," tegasnya.
Hasanuddin menambahkan, operasi intelejen dilakukan untuk memisahkan masy dengan gerombolan KKB kemudian menggiring untuk di dislokasinya.
"Setelah dipisahkan barulah dilakukan operasi tempur terpilih untuk yang bertujuan untuk menghancurkan KKB.
Yang tidak bersenjata disadarkan agar kembali ke masyarakat, yang bersenjata bila menyerah dilakukan penegakan hukum.
Bila masih melawan harus ditindak keras sesuai ketentuan yang berlaku. Intinya harus benar-benar dipisahkan mana yang bersenjata mana yang tidak bersenjata," pungkasnya.