Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pernyataan soal 75 pegawai Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Pihaknya mengatakan TWK terhadap pegawai KPK, tidak serta merta menjadi dasar untuk memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan tidak lulus tes.
"Saya berpendapat, hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK, hendaknya tidak serta-merta jadi dasar untuk memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan tidak lulus tes," tulisnya melalui twitternya @jokowi.
"Kalau ada kekurangan, tentu bisa diperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan," imbuhnya.
Jokowi juga menyebut dirinya sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK), bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN.
Dirinya meminta kepada para pihak terkait untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK tersebut.
Baca juga: Jokowi Tidak Setuju 75 Pegawai KPK Dinonaktifkan, PAN: KPK Harus Cabut SK No.652/2021
"KPK harus memiliki sumber daya manusia terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. Pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis."
Lantas beberapa tokoh pun merespon pernyataan Presiden Jokowi tersebut, Fadli Zon hingga Mardani Ali Sera.
1. Fadli Zon
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengapresiasi terkait sikap Presiden Jokowi.
Dirinya menuliskannya di cuitan twitter pribadinya.
Baca juga: Koalisi Masyarakat Antikorupsi Bawa Kentungan Saat Aksi di KPK: Tanda Indonesia Sedang Bahaya
Dirinya pun memgusulkan agar pembuat tes wawasan kebangsaan perlu ikut semacam pendidikan P4 100 jam dan
"Apresiasi pernyataan P @jokowi. Usul sy pembuat tes wawasan kebangsaan ini serta merta perlu ikut semacam pendidikan P4 100 jam dan sosialisasi 4 pilar difasilitasi oleh @mprgoid. Narasumbernya bisa diambil dari 75 pegawai," tulisnya.
2. Arief Poyuono