Baca tanpa iklan
Sistem akan mencocokan nama penerima manfaat dan wilayah yang diinput.
Kemudian, membandingkan dengan nama yang ada dalam database Kemensos.
Baca juga: BI Provinsi Bali: Bali Perlu Bantuan, Lokomotifnya Berhenti
Data Bansos Perlu Diperbaiki
Menteri Sosial, Tri Rismaharini, mengaku pihaknya sudah mengerjakan rekomendasi yang diberikan BPK, BPKP, hingga KPK terkait data kemiskinan yang bermasalah.
Ia mengungkapkan, perbaikan data kemiskinan sudah diminta sejak 2015.
Namun, perbaikan tersebut ternyata tidak pernah dilakukan sampai ia menjabat sebagai Mensos.
Risma menjelaskan, ada sejumlah data yang harus pihaknya perbaiki.
Sejumlah data itu di antaranya adalah NIK ganda dan NIK invalid.
"BPKP menyampaikan pada pemeriksaan 2020, dan ini terjadi sebelum saya jadi menteri, NIK tidak valid (ada) 10 juta, nomor KK tidak valid 16 juta sekian, nama kosong 5.700 sekian, serta NIK ganda 864.000 sekian pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) penetapan Januari 2020," ujarnya di Kompleks Senayan, Jakarta, Senin (24/5/2021), seperti diberitakan Tribunnews.com.
Baca juga: Syarat dan Cara Ajukan BLT UMKM Rp 1,2 Juta Tahap 2, Dibuka hingga 28 Juni 2021
Karena banyaknya data yang bermasalah, penyaluran bansos pun menjadi tidak tepat sasaran.
Bahkan, ada banyak warga yang menerima bantuan sosial yang seharusnya tidak mereka dapatkan.
"Jadi Permensos Tahun 2020 bahwa penerima bantuan PKH boleh bersama BPNT, tapi tidak boleh satu keluarga menerima dua jenis bantuan."
"Kemudian, BPNT satu keluarga terima dua (jenis bantuan lainnya) tidak boleh."
"Kalau sudah menerima, tidak boleh menerima BST, seperti itu," jelas Risma.
(Tribunnews.com/Nuryanti/Vincentius Jyestha Candradity)