Head of Communications Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, Louisa Tuhatu mengatakan, kuota yang disediakan untuk Kartu Prakerja Gelombang 17 sebanyak 44 ribu orang.
Kuota ini berdasarkan jumlah peserta yang dicabut kepesertaannya dari Kartu Prakerja karena tak kunjung membeli pelatihan.
"Sekitar 44.000 karena hanya memulihkan kepesertaan yang dicabut dari gelombang 12-16," kata Louisa kepada Tribunnews.com.
3. Kelompok yang tidak bisa menjadi peserta Kartu Prakerja Gelombang 17
Hal lain yang harus diperhatikan adalah tidak semua lapisan masyarakat bisa menjadi peserta Kartu Prakerja.
Ada beberapa kelompok yang tidak bisa menjadi peserta Kartu Prakerja.
Kategori pertama, yakni penerima bansos lain seperti yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos), penerma bantuan subsidi upah (BSU), serta penerima program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).
"Mereka tidak bisa menerima Kartu Prakerja untuk asas pemerataan," ujar Louisa, beberapa waktu lalu.
Kategori berikutnya adalah kelompok yang termasuk dalam daftar terlarang atau blacklist.
Mereka adalah penduduk yang masih menempuh pendidikan formal (NIK masih terdaftar di Dapodik), anggota TNI/Polri, anggota DPR/DPRD, direksi/komisaris/dewan pengawas BUMN dan BUMD.
4. Sistem seleksi Kartu Prakerja Gelombang 17
Louisa juga pernah menerangkan, proses seleksi Kartu Prakerja dilakukan oleh sistem setelah penutupan gelombang.
Jadi, bukan berdasarkan kecepatan peserta yang mendaftar.
"Jadi tidak berdasarkan siapa cepat, dia dapat. Nanti kami akan umumkan jadwal penutupannya," tambahnya.