Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) Fauzi H Amro menyebut pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada barang pokok (sembako) dan pendidikan tak tepat dilaksanakan.
Menurutnya, wacana pajak itu justru bertentangan dengan usaha pemerintah untuk memulihkan ekonomi di masa pandemi Covid-19 ini.
Fauzi mengatakan, jika sembako dikenai pajak, nantinya harga juga akan melambung naik.
Lalu, daya beli masyarakat akan semakin menurun.
Baca juga: Apindo Minta Kompensasi Relaksasi Pajak Daerah Jika DKI Jakarta Kembali Berlakukan PSBB
"Kebijakan ini sangat tidak tepat dilaksanakan saat ini, mengingat masyarakat masih diperhadapkan pada kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Daya beli masyarakat saat ini belum pulih."
"Nah kalau sembako dikenai pajak, otomatis harga barang-barang di tingkat konsumen akan ikut naik."
"Sehingga daya beli kembali tertekan, padahal daya beli ini dibutuhkan untuk pulih dari pandemi Covid-19,” ucap Fauzi, dikutip dari laman dpr.go.id, Senin (14/6/2021).
Di masa pandemi ini, seharusnya pemerintah menghadirkan kebijakan yang membantu masyarakat, bukan membebani.
Seperti diketahui, pemerintah malah memberi keringanan pajak barang mewah pada pembelian mobil di tengah wacana pajak sembako dan pendidikan ini.
Wacana tersebut pun disebut tak adil karena akan semakin membebani ekonomi masyarakat kecil.
Baca juga: Ditjen Pajak Ungkap Alasan Pemerintah Ingin Terapkan Pajak pada Sembako dan Jasa Pendidikan
Lanjut Fauzi, hal itu membuat pihak fraksinya solid menolak wacana PPN pada sembako dan pendidikan.
"Karenanya, kami Fraksi NasDem DPR-RI solid menolak kebijakan pajak sembako dan pajak biaya pendidikan karena akan semakin membebani ekonomi rakyat dan makin membuat daya beli masyarakat semakin tertekan," imbuh dia.
Fauzi mengatakan, hingga sekarang, komisinya belum mendapat draf mengenai kebijakan PPN pada sembako dan pendidikan itu.
Meskipun begitu, Fauzi menyarankan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan pemerintah untuk ambil antisipasi lain dalam menambah penerimaan negara di sektor pajak.
Baca juga: Fraksi Gerindra: Penerapan Pajak Sembako, Pendidikan, dan Kesehatan Justru Semakin Bebani Rakyat