Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Heru Widodo meminta, persoalan kritik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak disangkutpautkan pada persoalan hukum yang harus berakhir di meja hijau.
"Itu bagian dari ekspresi berpendapat yang sudah diatur dalam demokrasi, jangan disangkutpautkan ke ranah hukum,” kata Heru kepada wartawan, Rabu (30/6/2021).
Ketua Umum DPN Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa (Gemasaba) itu juga mengingatkan agar melihat secara utuh dan urgensi kasus.
Baca juga: Tanggapi Kritikan BEM UI soal The King of Lip Service, Jokowi: Kritik ya Boleh-boleh Saja
Apalagi ini merupakan kritikan terhadap pemerintah dari kalangan mahasiswa yang selama ini ia nilai mahasiswa merupakan bagian perjuangan demokrasi di Indonesia.
"Saya tidak menghendaki persoalan ini masuk ke ranah hukum ya, tapi jika ada aduan, saya sarankan kapolisian melihat urgensi dari persoalan ini," ucap Heru.
Lebih lanjut, legislator asal daerah pemilihan Kalimantan Selatan itu juga ingatkan kembali pesan Kapolri yang punya prioritas kerja.
"Kapolri sering ingatkan, jangan sedikit-sedikit lapor dan sedikit sedikit pelanggaran hukum, bahwa masih banyak kasus penting lain yang harus dituntaskan, salah satu contoh hukuman WNA terpidana mati justru dicabut, ini loh perlu dikaji," ujar Heru.
Baca juga: Fadjroel Ungkap Pola Komunikasi di Kabinet Indonesia Maju Berubah
Soal peran Mahasiswa kata Heru juga perlu digarisbawahi dan diingatkan kembali sebagai satu di antara pilar membangun sekaligus mengawal demokrasi di Indonesia.
"Jangan kita abaikan peran strategis mahasiwa, bahwa mahasiswa pengawal demokrasi dan adanya reformasi adalah peran nyata mahasiswa,” tegas Heru.
Sebagaimana diketahui, netizen tengah ramai membahas persoalan status BEM UI yang memberikan kritikan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi.
Baca juga: Akui Dikatakan Plonga-plongo hingga The King of Lip Service, Jokowi Pilih Fokus Urusi Pandemi
Melalui akun @BEMUI_Official, organisasi kampus itu secara blakblakan menyebut Presiden Jokowi sebagai the king of lip service.
Postingan tersebut bergambar Presiden Jokowi yang nampak menggunakan mahkota berwarna merah.
Status itu kini berbuntut panjang, dari internal UI hingga dikabarkan adanya pelaporan ke kepolisian dari Gardu Banteng Marhaen (GBM) yang menilai sebagai materi ujaran kebencian.