Baca tanpa iklan
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menyebut kebijakan vaksinasi berbayar ini tidaklah etis dan harus ditolak.
"Vaksin berbayar itu tidak etis, di tengah pandemi yang sedang mengganas."
"Karena itu, vaksin berbayar harus ditolak,” kata Tulus kepada Tribunnews, Minggu (11/7/2021).
Dia menilai kebijakan ini bisa jadi hanya akan makin membuat masyarakat malas untuk melakukan vaksinasi.
Menurutnya, yang digratiskan saja masih banyak yang malas (tidak mau), apalagi vaksin berbayar.
Baca juga: Soroti Adanya Vaksinasi Berbayar, Abdul Rachman Thaha: Indonesia Harusnya Tiru Malaysia dan Filipina
“Dan juga membingungkan masyarakat, mengapa ada vaksin berbayar, dan ada vaksin gratis."
"Dari sisi komunikasi publik sangat jelek,” tutur Tulus.
YLKI memandang vaksin berbayar juga bisa menimbulkan distrust pada masyarakat, bahwa yang berbayar dianggap kualitasnya lebih baik, dan yang gratis lebih buruk kualitasnya.
Disoroti DPR RI
Vaksin berbayar Kimia Farma ini menjadi polemik tersendiri, bahkan hal tersebut mendapat sorotan khusus dari DPR RI.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Nihayatul Wafiroh salah satunya, dirinya mengomentari rencana tersebut melalui cuitan di twitternya, @ninikwafiroh.
Dirinya mengatakan di komisinya, belum ada laporan terkait program tersebut.
Baca juga: Biaya Penerbitan Paspor Vaksin di Jepang akan Gratis untuk Sementara Waktu
Dirinya pun merasa heran.
"Beli???? Hah??? Sumpah dont ask me about that. Kami di komisi IX belum pernah mendengar ataupun dilapori akan ada istilah Vaksin Gotong Royong Individual, apalagi beli," tulis cuitannya.