Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Seruan aksi demonstrasi bertajuk 'Jokowi End Game' dengan tuntutan menolak PPKM muncul dan ramai diperbincangkan beberapa hari terakhir.
Terkait hal itu, Menko Polhukam Mahfud MD mewakili pemerintah menegaskan aksi demo yang tak sesuai protokol kesehatan akan ditindak tegas.
Baca juga: HNW: Peringatan Hari Anak Hendaknya Jangan Hanya Seremonial
"Pemerintah ingin menegaskan bahwa aksi demonstrasi secara fisik yang tidak sesuai prokes membahayakan keselamatan rakyat serta melanggar hukum, pemerintah akan melakukan tindakan tegas," ujar Mahfud, dalam konferensi pers 'Perkembangan Situasi Politik dan Keamanan di Masa Pandemi', yang disiarkan lewat Youtube Kemenko Polhukam, Sabtu (24/7/2021).
Baca juga: Garda Sebut Aksi Jokowi End Game Bermuatan Politis: Mitra Ojol Hanya Dicatut dan Dimanfaatkan
Tindakan tegas dari pemerintah bukan tanpa alasan. Mahfud menyebut keselamatan masyarakat merupakan prinsip terpenting dari pemerintah. Sehingga penegakan hukum terhadap para pelanggar harus dijalankan.
"Demi prinsip yang nomor 1 tadi, kita ingin menyelamatkan masyarakat banyak. Oleh sebab itu mohon dukungannya, penegakan hukum itu menjadi kunci," jelas dia.
Baca juga: Kepolisian Berharap Masyarakat Tidak Terpancing Ajakan Aksi Jokowi End Game
Oleh karena itu, Mahfud juga meminta masyarakat untuk tetap tenang, menjaga ketertiban dan keamanan selagi pemerintah berupaya menghadapi pandemi Covid-19 dengan merangkul semua pihak.
Sebab menurutnya, Covid merupakan musuh politik, dimana semua pihak harus bersatu dalam menghadapinya tanpa mengkotak-kotakkan politik.
"Kepada seluruh masyarakat diharapkan tetap tenang dan menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah masing-masing. Kami terus akan bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat untuk membangun kebersamaan dalam rangka menghadapi Covid ini tanpa kotak-kotak politik," kata Mahfud.
"Covid itu adalah politik yang dihadapi dalam kesatuan politik. Kalau dianggap itu musuh seperti politik, yang akan menghancurkannya itu, semua kekuatan di dalam negeri bersatu beda partai, beda aliran, bega agama, beda suku bersatu hadapi Covid karena itu membahayakan kita bersama," pungkasnya.
Menko Polhukam: Ada Kelompok Tak Murni, Hati-hati
Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan terdapat sekelompok orang memiliki keinginan untuk memanfaatkan situasi untuk menyerang pemerintah.
Baca juga: Mahfud MD Tanggapi Seruan Aksi Jokowi End Game: Pemerintah Tindak Tegas Aksi Demo Tak Sesuai Prokes
Mahfud menyebut kelompok itu dengan sebutan kelompok tak murni.
"Pemerintah mengetahui bahwa sekelompok orang memiliki keinginan untuk memanfaatkan situasi. Tadi ada kelompok yang murni, lalu ada kelompok yang tidak murni. Masalahnya itu hanya ingin menentang aja, memanfaatkan situasi," ujar Mahfud, dalam konferensi pers 'Perkembangan Situasi Politik dan Keamanan di Masa Pandemi', yang disiarkan lewat Youtube Kemenko Polhukam, Sabtu (24/7/2021).
Baca juga: Garda Sebut Aksi Jokowi End Game Bermuatan Politis: Mitra Ojol Hanya Dicatut dan Dimanfaatkan
Mahfud menjelaskan kelompok murni adalah mereka yang menyampaikan aspirasinya karena terdampak kebijakan pandemi Covid-19. Sementara kelompok tak murni lebih kepada menyerukan provokasi untuk menyerang pemerintah.
"Apapun yang diputuskan pemerintah itu diserang. Itu ada yang seperti itu. Kita harus hati-hati karena kelompok yang seperti ini kelompok yang tidak murni, selalu provokasi dan menyatakan kebijakan pemerintah selalu salah," kata dia.
Padahal menurut Mahfud, pada prinsipnya pemerintah itu selalu terbuka dan merespons segala aspirasi yang muncul dari masyarakat.
Akan tetapi, dia mengatakan akan lebih baik jika penyaluran aspirasi di tengah pandemi Covid-19 dilakukan atau disampaikan lewat jalur yang tetap sesuai protokol kesehatan.
"Sebaiknya aspirasi dalam masa pandemi ini disampaikan melalui jalur komunikasi yang sesuai dengan protokol kesehatan. Seperti misalnya melalui virtual meeting, webinar, dialog-dialog di televisi, happening art yang menjaga protokol kesehatan, itu silakan. Kemudian melalui media sosial dan sebagainya," tandasnya.
Kepolisian Berharap Masyarakat Tidak Terpancing Ajakan Aksi 'Jokowi End Game'
Polda Metro Jaya meminta masyarakat tidak terpancing dan turun ke jalan mengikuti aksi 'Jokowi End Game' terkait menolak PPKM.
"Silakan kalau mau menyampaikan pendapat, datang ke Polda Metro akan kita terima," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (23/7/2021).
Pihaknya, dikatakan Yusri, siap menerima perwakilan sipil yang akan menyampaikan pendapatnya.
Massa diminta untuk tidak turun ke jalan yang nantinya akan menciptakan kerumunan dan berpotensi menimbulkan klaster baru Covid-19.
Adapun kebijakan pemerintah terkait pemberlakuan PPKM Level 4, dikatakan Yusri, sebagai perpanjangan dari PPKM darurat.
Baca juga: Bamsoet Ajak Asosiasi Pengusaha Salurkan CSR Bantu Warga Terpapar dan Terdampak Pandemi Covid-19
Pemerintah dipastikan akan melonggarkan PPKM, jika angka Covid-19 menurun setelah tanggal 26 Juli.
"Bagaimana kita bisa relaksasi kalau kegiatan kerumunan lagi? Kasihan rumah sakit, kuburan sudah penuh," ucap Yusri.
"Kami mengimbau teman-teman, saudara-saudara kami yang mau melakukan kegiatan kerumunan itu menyampaikan pendapat, sampaikan dengan bijak. Silakan datang perwakilan atau kita selesaikan dengan bijak juga," ujarnya.
Baca juga: Cegah Penularan Covid-19, Menko Luhut Ajak Tokoh Agama Kampanyekan 5M
Diketahui, poster seruan aksi 'Jokowi End Game' beredar di media sosial.
Aksi tersebut rencananya dilakukan pada 24 Juli dimulai dari Glodok menuju Istana Negara.
"Mengundang seluruh elemen masyarakat!! Untuk turun ke jalan menolak PPKM dan menghancurkan oligarki istana beserta jajarannya," tulis seruan pada poster itu.
Ada Rencana Aksi 'Jokowi End Game', Polda Metro: Lihat Rumah Sakit dan Kuburan Sudah Penuh!
Polda Metro Jaya membeberkan kondisi Covid-19 di Indonesia, khususnya di Jakarta.
Hal tersebut usai muncul poster seruan aksi tolak PPKM bertajuk 'Jokowi End Game'
"Lihat rumah sakit, kuburan, sudah penuh. Apa mau diperpanjang lagi PPKM ini sementara masyarakat mengharapkan supaya bisa relaksasi" ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jumat (23/7/2021).
Masyarakat, dikatakan Yusri, harus sadar jika memang PPKM direlaksasi, salah satunya yakin menghindari kerumunan.
Baca juga: Heboh Tabung Oksigen Palsu Gemparkan Tulungagung, Polda Jatim Tancap Gas Turun Tangan
Adapun kebijakan pemerintah terkait pemberlakuan PPKM Level 4, dikatakan Yusri, sebagai perpanjangan dari PPKM darurat.
Pemerintah dipastikan akan melonggarkan PPKM, jika angka Covid-19 menurun setelah tanggal 26 Juli.
"Coba bagaimana kalau bikin lagi kegiatan kumpul-kumpul menyampaikan pendapat di panggung dan membuat kerumunan, apakah tidak bisa menjadi klaster kerumunan lagi?" katanya
"Tolong teman-teman yang berniat akan melakukan kegiatan penyampaian pendapat, gunakan (media sosial) dengan bijak," pungkas Yusri.
Baca juga: Polisi Imbau Warga Tak Terpancing Ajakan Aksi Jokowi End Game
Diketahui, poster seruan aksi 'Jokowi End Game' beredar di media sosial.
Aksi tersebut rencananya dilakukan pada 24 Juli dimulai dari Glodok menuju Istana Negara.
"Mengundang seluruh elemen masyarakat!! Untuk turun ke jalan menolak PPKM dan menghancurkan oligarki istana beserta jajarannya," tulis seruan pada poster itu.