Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio menyebut terjadi drama serta indikasi ketidakkompakan pemerintah dalam upaya penanganan Covid-19.
Menurut Hendri, suka atau tidak suka dan mau atau tidak mau, persepsi masyarakat juga tergelitik bagaimana pemerintah melakukan penanggulangan Covid-19.
Misalnya, kata Hendri, bagaimana Presiden Jokowi menunjuk pentolan Partai Golkar yakni Luhut Binsar Panjaitan dan Airlangga Hartarto ditunjuk sebagai koordinator penanganan pandemi.
Hal itu disampaikan Hendri Satrio dalam diskusi Polemik Trijaya yang bertajuk 'Ekonomi Politik Pandemi', Sabtu (31/7/2021).
"Sehingga persepsi masyarakat sedang ada perenggangan atau perpecahan Pak Jokowi dengan PDIP. Karena yang dipilih dua-duanya orang Golkar," kata Hendri.
Baca juga: DPR Desak Pemerintah Percepat Distribusi Vaksin Covid-19 Hingga ke Kampung dan Pedalaman
Hendri juga menyoroti soal kejadian yang dianggapnya lucu dalam kabinet.
Yakni, peryataan Menko PMK Muhadjir Effendy yang secara mengejutkan membocorkan hasil ratas terkait kebijakan perpanjangan PPKM Darurat hingga akhir Juli 2021.
"Menko PMK Muhadjir ngebocorin hasil ratas bahwa akan di perpanjang sampai akhir Juli, teryata salah. Masih diperpanjang sampai Agustus," ucap Hendri.
Tak hanya itu, ia juga menyebut bagaimana salah satu obat cacing yakni Ivermectin digunakan sebagai obat terapi Covid-19.
Tapi hal itu justru dipromisikan oleh menteri di kabinet Presiden Jokowi.
Padahal, penggunaan obat tersebut masih dalam tahap uji klinis oleh BPOM.
"Obat cacing yang dipromosikan oleh para pembantu Presiden, yang secara politik juga enggak pas juga," terangnya.