TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tingginya mobilitas masyarakat di luar Jawa dan Bali menjadi salah satu penyebab kasus Covid-19 di wilayah tersebut meningkat.
Tokoh agama dan masyarakat di luar Jawa- Bali diharapkan menjadi panutan dalam penanganan Covid-19.
Ahli Epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Iwan Ariawan menilai penanganan Covid-19 di luar Jawa dan Bali harus disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya setempat.
Menurut dia, perlu melibatkan ahli komunikasi dan sosiolog yang mengerti tentang kondisi masyarakat setempat untuk menangani Covid-19 di luar Jawa dan Bali itu.
"Manfaatkan tokoh agama dan masyarakat lokal yang banyak dijadikan panutan masyarakat," ujar Iwan Ariawan dalam pernyataannya, Minggu (15/8/2021).
Iwan melanjutkan, tokoh agama dan masyarakat setempat harus diikutsertakan dalam edukasi masyarakat.
"Jadi pemerintah perlu melakukan edukasi ke mereka supaya mereka memahami mengapa perlu dilakukan PPKM dan rencana pemerintah mengendalikan wabah ini," katanya.
Selain itu, Iwan mengatakan, para kepala daerah di luar Jawa Bali itu harus melakukan pemantauan rutin dan ketat.
Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Door to Door Jadi Solusi Hindari Kerumunan Masyarakat
"Kalau di PPKM Jawa-Bali ada rapat koordinasi rutin mingguan yang dipimpin langsung oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan dan cek langsung pelaksanaan PPKM di masing-masing provinsi," katanya.
Iwan menyampaikan bahwa pelaksanaan PPKM harus benar-benar ditekankan sesuai dengan mobilitas yang harus dibatasi sesuai levelnya.
Edukasi dan tes di daerah dinilai masih minim.
"Tes harus segera ditingkatkan dan bisa menggunakan Rapid Antigen test untuk daerah yang test PCR tidak ada atau sulit. Perlu waktu lama untuk memperoleh hasil. Teknik dan materi edukasi harus disesuaikan dengan kelompok yang akan diberikan edukasi," tuturnya.
Diketahui, lonjakan kasus pandemi Covid-19 mulai terjadi di enam provinsi luar Pulau Jawa dan Bali dalam sebulan terakhir.
Berdasarkan catatan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 yang diungkapkan pada Kamis 12 Agustus 2021, enam provinsi itu meliputi, Sumatera Utara yang naik 21.830 kasus aktif, Kalimantan Timur naik 15.758 kasus.