Baca tanpa iklan
4. Natalius Pigai Kritik Ombudsman dan Komnas HAM
Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mengkritik langkah Ombudsman dan Komnas HAM yang ingin menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membatalkan keputusan KPK terkait pemberhentian 56 pegawai lembaga anti rasuah tersebut.
Seharusnya, KPK itu harus independen dalam menjalankan tugas kewenangannya dan keputusannya, yang tidak boleh di intervensi oleh kekuasaan, dalam hal ini kepala negara atau presiden.
"Komnas HAM dan Civil Society ingin agar KPK independen dari penetrasi kekuasaan, ko malah mereka meminta Presiden intervensi?. Itu kontradiktif dengan prinsip-prinsip yang dianut mereka," kata Natalius dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/9/2021).
Menurutnya, polemik TWK pegawai KPK seharusnya menjadi kuasa dan keputusan dari pimpinan lembaga masing-masing. Sebab tidak ada kewenangan atau bukan domain presiden mengurusi atau menata staf pegawai di lembaga dan kementerian.
5. Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan resmi melaporkan aktivis HAM, Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti ke Polda Metro Jaya, Rabu (22/9/2021).
Laporan tersebut merupakan buntut dari dugaan Haris dan Fatia yang menyebut Luhut bermain dalam bisnis pertambangan di Papua.
Dipantau Tribunnews.com, Luhut datang dan melaporkan keduanya atas dugaan pencemaran nama baik.
Pelaporan ini diajukan Luhut didampingi kuasa hukumnya, Juniver Girsang.
Luhut mengatakan langkah hukum yang dilakukan sebagai respon karena Haris Azhar dan Fatia tak meminta maaf kepadanya.
"Sudah dua kali dia enggak mau, saya mempertahankan nama baik saya, anak cucu saya."
(Tribunnews.com)