Baca tanpa iklan
Dari ke-tujuh kandidat tersebut, Qodari mengatakan, yang paling mendekati kriteria diyakini akan berpotensi menggantikan Azis Syamsuddin sebagai Wakil Ketua DPR RI.
"Memang yang paling sulit menurut saya adalah soal kedekatan ya, karena itu kan subjektif Pak Airlangga dan boleh dibilang cuman Pak Airlangga sendiri yang tahu," tuturnya.
Sebelumnya, Qodary mengatakan ada tiga kriteria yang bisa menggantikan Azis Syamsuddin sebagai Wakil Ketua DPR.
Adapun kriteria yang pertama kata Qodari yakni mengenai kedekatan dan kepercayaan dari Ketua Umum Partai Golkar itu sendiri.
Sebab kata dia, yang mempunyai hak untuk menentukan siapa yang akan menempati kursi Wakil Ketua DPR RI itu adalah Ketua Umum Partai dalam hal ini Airlangga Hartarto.
"Jadi Ketua Umum ini punya hak prerogatif ya menurut saya mengenai calon wakil ketua DPR," ucapnya.
Atas dasar itu kata dia, anggota fraksi yang memiliki kedekatan atau yang dipercaya oleh Ketua Umum Partai Golkar maka berpeluang paling besar untuk menggantikan Azis Syamsuddin.
"Karena itu siapa yang dekat atau dipercaya oleh Ketua Umum itu peluangnya paling besar," kata dia.
"Karena partai ekspresi politiknya paling nyata, paling jelas itu di DPR kalau di Executive kan itu ranahnya presiden ya, jadi di DPR lah itu kemudian partai itu bisa ekspresi secara maksimal, pertama," sambung Qodari.
Kriteria selanjutnya kata Qodari, yakni terkait dengan rekam jejak dari anggota fraksi. Hal itu didasari pada posisi Azis Syamsuddin kala menjadi Wakil Ketua DPR RI yang membidangi Politik, Hukum dan Kemanan (Polhukam).
Oleh karenanya kata dia, anggota fraksi yang memiliki pengalaman di bidang tersebut akan diyakini akan diprioritaskan untuk menempati kursi Wakil Ketua DPR RI.
Baca juga: Rumah Azis Syamsuddin di Lampung Jarang Ditempati, Ramai Saat Kegiatan Politik Saja, Ini Kata Warga
"Ya kalau beda bidang tertentu harus melakukan adaptasi yang cukup panjang, bisa berhasil bisa tidak begitu, tapi kalau memang latar belakangnya sudah sesuai saya kira ya potensi makin besar begitu," tuturnya.
Kriteria terakhir kata Qodari, harus komunikatif dan aktif serta memiliki komunikasi yang baik dengan pihak eksternal dan berbagai kalangan.
Karena kata dia, Wakil Ketua DPR RI itu membawahi atau mengkoordinir seluruh komisi terkait, dalam hal ini bidang Polhukam.