Baca tanpa iklan
Selanjutnya, pemerintah akan melakukan tes PCR kepada 30 orang siswa dan 3 orang pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) untuk setiap sekolah.
Tes PCR akan dilakukan rutin minimal satu kali per bulan.
“Nanti kita akan lihat (hasilnya), sekolah-sekolah yang ada kasus positif tapi di bawah satu persen positivity rate-nya, normal saja."
"Kita cari kontak eratnya, yang positif (Covid-19) dikarantina, yang kontak erat kita isolasi, kemudian sekolahnya tetap berjalan,” jelas Budi.
Baca juga: KPAI Nilai PTM Terbatas di Tengah Lemahnya Penerapan Prokes Berisiko Bagi Anak-anak
Baca juga: KPAI Temukan Pelanggaran Prokes Saat PTM Terbatas, Banyak Siswa di Sekolah Melepas Masker
Jika hasil pengujian menunjukkan positivity rate-nya antara 1-5 persen, pemerintah akan melakukan tes terhadap semua anggota rombongan belajar.
Lalu, mereka akan dikarantina, dan PTM terbatas tetap berjalan.
“Tapi kalau yang (positivity rate) di atas 5 persen, kita tesnya seluruh sekolah karena ada kemungkinan ini menyebarkan."
"Sekolahnya kita ubah menjadi online dulu, menjadi daring dulu selama 14 hari," lanjut Menkes.
Baca juga: Muncul Klaster Sekolah, KPAI Minta PTM PAUD, TK, dan SD Ditunda: Perguruan Tinggi Saja Belum Dibuka
Baca juga: Ahli Sarankan Tiga Strategi untuk Meminimalisir Kluster Sekolah Pada PTM Terbatas
Menurutnya, langkah tersebut memastikan surveilans dilakukan di level yang paling kecil.
Jika terbukti ada penularan masif, maka hanya sekolah yang bersangkutan yang akan ditutup.
Sedangkan, sekolah dengan protokol kesehatan yang baik akan tetap melakukan PTM terbatas.
“Kita memastikan bahwa surveilans itu dilakukan di level yang paling kecil."
"Kalau ada kemungkinan itu outbreak atau meledak di sana, kita kuncinya satu sekolah saja."
"Enggak usah semua sekolah kemudian ditutup."
"Sekolah-sekolah yang lain, yang kebetulan prokesnya bagus tetap bisa jalan,” papar Budi.
(Tribunnews.com/Nuryanti)