Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra buka-bukaan soal Moeldoko yang ingin mengambil Partai Demokrat.
Ia mengatakan, Moeldoko pernah menemui Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan maksud meminta posisi/jabatan di Partai Demokrat.
Hal tersebut, kata Herzaky, karena Moeldoko berambisi untuk maju menjadi calon presiden dengan menunggangi Partai Demokrat.
Bahkan, ambisinya menjadi presiden tersebut sudah terlihat sejak tahun 2014.
Hal tersebut disampaikan oleh Herzaky dalam keterangan pers Partai Demokrat yang disiarkan secara virtual melalui Kompas TV, Minggu (3/10/2021).
Baca juga: PROFIL Hamdan Zoelva, Eks Ketua MK & Pendiri PBB yang Digandeng Partai Demokrat untuk Lawan Yusril
"Konstruksi besar dari persoalan yang terjadi di Partai Demokrat dimulai dari ambisi seorang KSP Moeldoko yang ingin sekali menjadi presiden. Ambisi menjadi presiden ini pertama kali muncul tahun 2014," terang Herzaky.
Saat itu juga ada seorang pengusaha nasional yang menghadap ke SBY untuk meminta restu agar Partai Demokrat mau mengusung Moeldoko sebagai calon presiden.
Padahal, kata Herzaky, saat itu KSP Moeldoko masih menjadi perwira aktif.
Bahkan, baru saja diangkat menjadi panglima TNI.
Selang satu tahun, tepatnya pada bulan Mei 2015, Moeldoko datang ke Cikeas pagi pagi sekali dengan menggunakan seragam dinas TNI.
Kedatangannya untuk menemui SBY tersebut bermaksud untuk meminta Marzuki Alie sebagai Sekjen Partai Demokrat.
Hal itu dilakukan Moeldoko tepat sebelum SBY bertolak ke Surabaya untuk melaksanakan Kongres Partai Demokrat.
"Pada Mei 2015 pagi pagi sekali dengan menggunakan seragam dinas TNI, Moeldoko datang ke Cikeas, yang pada saat itu SBY akan berangkat ke Surabaya untuk Kongres Partai Demokrat. Ternyata Moledoko mengatakan (kepada SBY) "Pak tolong kalau bapak terpilih lagi sebagai Ketua Umum (Partai Demokrat) agar bapak mengangkat Marzuki Alie sebagai sekjennya", dan SBY pun marah," kata Herzaky.
Baca juga: Hadapi Judicial Review, Demokrat Berharap Jokowi Tetap Konsisten Tempatkan Hukum sebagai Panglima
SBY marah karena apa yang dilakukan Moeldoko sama saja melanggar konstitusi dan undang-undang dalam melakukan politik praktis dan intervensi.