Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWW.COM, JAKARTA - Nama advokat Prof Yusril Ihza Mahendra disebut-sebut menawarkan jasa Rp 100 miliar agar Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bisa menggandengnya sebagai kuasa hukum.
Kabar tersebut dibantah langsung Yusril Ihza Mahendra.
Bahkan, Yusril mengungkap ketika menangani kasus putra SBY yakni Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, dirinya tak meminta uang sepeserpun.
"Tanya saja sama pak SBY. Pak SBY kan pernah minta tolong sama saya untuk menangani kasus Ibas. Terus saya minta bayaran berapa dari Pak SBY? Nol rupiah," ujar Yusril saat wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribunnetwork Febby Mahendra Putra dan News Manager Tribunnetwork Rachmat Hidayat, Rabu (13/10/2021).
Kala itu, dia mengatakan Ibas sempat menanyakan perihal berapa kontrak yang bakal disepakati agar mau mendampinginya.
Namun, Yusril menolak menerima bayaran mengingat persahabatan dan kedekatannya dengan SBY.
Bahkan ketika itu menurutnya ada banyak saksi, mulai dari Maqdir Ismail, almarhumah Ani Yudhoyono, dan Amir Syamsuddin.
Baca juga: Kelakar Yusril: Kalau Saya Jadi Lawyer Demokrat, Saya Bisa dapat Rp 200 Miliar
"Ibas saja pada waktu itu menanyakan kepada saya, 'pak Yusril kita bikin kontrak deh bagaimana?' Saya bilang nggak enak lah dengan beliau (SBY), ya sudahlah ya, ini kan dasarnya persahabatan, membantu saya kepada beliau, nggak usah lah kita bicara-bicara," ucapnya.
Kasus lain pun dicontohkan Yusril, seperti kasus Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dibelanya habis-habisan.
Tak tanggung-tanggung, kala itu Yusril melawan pemerintah yang berniat mencekal HTI.
Dia menegaskan bukan dirinya pro terhadap perjuangan HTI membangun negara khilafah dan membubarkan NKRI.
Baca juga: Sengit, Adu Argumen Yusril Vs Hamdan Zoelva di Pusaran Konflik Partai Demokrat
Namun, Yusril hanya berusaha membela hak hidup mereka yang diberangus pemerintah.
"Itu saya hadapi ke pengadilan sampai ke MA dan tidak satu rupiah pun HTI itu membayar apa-apa kepada saya. Bahkan jadi banyak pertanyaan, sebenarnya Yusril ini jangan-jangan adalah pro HTI, setuju negara khilafah dan membubarkan NKRI," ucapnya.