Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia Nurdin Halid menyambut baik penunjukkan Indonesia sebagai Presidensi G-20 dan mendukung komitmen Pemerintah Indonesia dalam mencegah pemanasan global.
Nurdin menyatakan, gerakan koperasi akan angkat suara dalam forum-forum Presidensi G-20 yang digelar mulai 1 Desember 2021 – 1 Desember 2022.
“Dekopin menyambut baik Indonesia menjabat Presidensi G-20 periode 2021-2022 dan mendukung komitmen Pemerintah di KTT Perubahan Iklim awal pekan ini untuk berkontribusi lebih besar dan nyata dalam mengatasi pemanasan global,” ujar Nurdin Halid dalam keterangannya, Sabtu (6/11/2021).
Presiden Jokowi menerima tongkat estafet kepemimpinan G-20 tahun 2022 dari tangan Italia di Roma, Minggu (31/10/2021).
Sebagai pemimpin forum G-20, Indonesia berkesempatan ikut mendesain arah kebijakan dunia.
Sebab, G-20 adalah forum ekonomi utama dunia yang terdiri dari 19 negara, Uni Eropa, dan perwailan IMF dan Bank Dunia memiliki posisi strategis yang bisa mengubah ‘dunia’ karena secara kolektif mewakili 65% penduduk dunia, 79% perdagangan global, 80% investasi global, dan menyumbang 85% PDB dunia.
“Saya meyakini, kepemimpinan Jokowi-Maruf Amin akan memberikan dampak signifikan bagi dunia, dan bagi Indonesia.
Baca juga: Jenderal Andika Janji Laksanakan Tugas dari Jokowi Sebaik-baiknya Meski Hanya Setahun Menjabat
Salah satu indikasinya, Jokowi mendapat kehormatan untuk secara khusus berbicara dalam KTT G-20 tentang pemberdayaan UMKM, peningkatan peran perempuan dalam bisnis, dan inklusivitas ekonomi. Banyak negara mengapresiasi strategi dan program pemerintah Indonesia ini,” ujar Nurdin Halid.
Tampil sebagai pembicara bersama dengan Perdana Menteri Italia Mario Draghi, Kanselir Jerman Angela Merkel, dan Ratu Maxima dari Belanda, Presiden Jokowi menyampaikan program pemberdayaan UMKM di Indonesia yang berjumlah 65 juta, seperti pemberian kredit ultramikro, kredit usaha rakyat (KUR), Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) hingga digitalisasi UMKM. Kontribusi 65 juta UMKM terhadap perekonomian nasional (PDB) mencapai 61%.
Nurdin Halid juga mengapresiasi komitmen dan konsistensi Pemerintahan Jokowi terkait pemanasan global yang disampaikan dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim atau Climate Change Conference of the Parties (COP26) di Glaslow, Skotlandia, 1-2 November 2021.
Dalam forum yang dihadiri 151 kepala negara itu, Jokowi kembali menegaskan komitmen Indonesia dalam mencegah pemanasan global seperti pemakaian energi baru terbarukan, kendaraan berbahan bakar listrik, energi surya, mikrohidro, bauran energi bioful mengganti fosil, deforestasi, reboisasi hutan dan lahan kritis.
“Berbagai program energi baru terbarukan maupun reboisasi hutan dan lahan kritis terkait dengan masyarakat pedesaan. Seharusnya, masyarakat dilibatkan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Sistem atau alat yang cocok dan efektif untuk mengorganisir masyarakat pedesaan hanya koperasi,” ujar Nurdin Halid.
Pada hari kedua COP26, Presiden Jokowi yang menjadi pembicara utama bersama Perdana Menteri Inggris dan Presiden Kolumbia, menyampaikan fakta bahwa Indonesia adalah negara hutan tropis terbesar kedua di dunia setelah Brasil (hutan Amazon) dan negara kepulauan terbesar di dunia sehingga memiliki potensi besar untuk berkontribusi bagi pencegahan pemanasan global. Namun, Presiden mendesak negara-negara maju untuk memberikan dukungan nyata dan segera terkait pendanaan dan teknologi untuk ekonomi hijau.
Baca juga: Kasad Andika Perkasa Minta Nurdin Halid Bimbing Digitalisasi Koperasi Kartika
Nurdin Halid mengapresiasi langkah nyata yang sudah dilakukan Indonesia, seperti restorasi hutan gambut 600 ribu hektar (terbesar di dunia), deforestrasi dan kebakaran hutan turun hingga 82%, rehabilitasi 3 juta hektar lahan kritis, dan membangun energi surya terbesar di ASEAN. Hutan gambut mampu menyerap karbon 3 kali lebih besar dari hutan lindung.
Nurdin Halid mendukung sikap Presiden Jokowi bahwa penanangan perubahan iklim harus diletakkan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Penanganan perubahan iklim harus bergerak maju seiring dengan penanganan berbagai tantangan global lainnya seperti pengentasan kemiskinan dan pencapaian tujuan dan 169 target Sustainable Development Goals (SDG’s) tahun 2030 PBB sebagai agenda dunia untuk keselamatan manusia dan planet bumi.
“Saya sangat setuju dengan Presiden. Tetapi, dalam implementasinya, Pemerintah harus melibatkan koperasi dalam pembangunan yang mengeksploitasi sumber daya alam. Sebab, petani, pekebun, peternak, petambak, nelayan, pengrajin yang tergabung dalam koperasi sangat berkepentingan dengan kelestarian lahan, hutan, laut dengan keragaman hayati di dalamnya,” ujar Nurdin Halid.
Menurut Nurdin, keberhasilan Indonesia menjadi Presidensi G-20 maupun komitmen Indonesia mencegah pemanasan global akan ditentukan oleh seberapa besar partisipasi dan kontribusi segenap komponen Bangsa ini. “Ini pekerjaan mahabesar yang tidak bisa diserahkan dan dikerjakan oleh Pemerintah sendiri,” ujarnya.
Nurdin Halid menegaskan, Dekopin ingin berkontribusi karena isu global tentang agenda SDGs dan masalah perubahan iklim menjadi perhatian serius gerakan koperasi dunia yang diwadahi International Cooperative Alliance (ICA). ICA adalah salah satu organisasi non-pemerintah terbesar di dunia dengan anggota 323 organisasi dari 112 negara, memayungi 3 juta koperasi dengan jumlah 1,2 miliar orang, serta mempekerjakan 280 juta profesional. Omzet 300 koperasi terbesar dunia mencapai lebih dari 2.149 triliun dollar AS.
“Sebagai anggota Organisasi Koperasi Internasional, Dekopin akan bersuara dan mengikuti langkah yang diambil oleh gerakan koperasi dunia. ICA telah menunjukkan aksi nyata dalam kedua isu global tersebut,” tandas Nurdin Halid yang juga menjabat Komite Eksekutif ICA Asia Pasifik 2020-2024.
Dekopin saat ini ‘beranggotakan’ sekitar 40 induk/gabungan koperasi, 34 Dekopinwil, 514 Dekopinda yang menaungi 127.124 badan usaha koperasi dengan anggota 26 juta orang, total asset Rp 155 triliun, omzet Rp 174 triliun, sisa hasil usaha Rp 6,5 triliun, dan kontribusi terhadap PDB sebesar 5,2%.