Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Bima Arya mengatakan saat ini masih terdapat kendala bagi pemerintah daerah untuk memenuhi hak-hak para penyandang disabilitas.
Kendala pertama terkait masalah pendataan para penyandang disabilitas yang masih belum rapi.
"Yang pertama terkait pendataan. Ini tentu ada hubungannya dengan carut marut pendataan kita yang sedang dibenahi oleh dengan sangat serius oleh ibu Mensos," ujar Bima Arya dalam webinar Respon Pandemi Covid-19 dan Bencana, Menuju Kota Inklusif Disabilitas, Senin (6/12/2021).
Wali Kota Bogor ini mengatakan saat ini pendataan para penyandang disabilitas belum terintegrasi, valid, dan diperbaharui.
Menurut dia, hal ini membuat para penyandang disabilitas tidak dapat mendapatkan akses bantuan sosial dan layanan publik dengan baik.
"Sehingga hak-hak mereka menerima bansos, layanan publik, dan informasi publik tidak terakses bagi penyandang disabilitas," ucap Bima Arya.
Baca juga: Kelompok Disabilitas Bisa Dapatkan Fasilitas Vaksinasi Dimana Saja Walau Tidak Sesuai Domisili KTP
Kendala kedua, menurut Bima Arya, terkait dengan regulasi bagi para penyandang disabilitas.
Dirinya mengungkapkan masih banyak daerah yang belum memiliki peraturan daerah (Perda) untuk penyandang disabilitas yang memadai atau bahkan belum ada.
"Ada kemudian tataran aturan yang belum sinkron satu dengan yang lain. Antara kota, kabupaten, provinsi, pusat dan aturan yang ada di pusat," ungkap Bima Arya.
Baca juga: Komnas Perempuan Minta Pemerintah Berikan Perlindungan dan Edukasi Terhadap Wanita Disabilitas
Kendala lainnya terkait dengan kurangnya pemahaman tentang menangani para penyandang disabilitas.
Seperti cara berkomunikasi, kebutuhan, dan cara merealisasikan rencana bagi para penyandang disabilitas.
Jadi Prioritas Pemerintah
Vaksinasi Covid-19 untuk para penyandang disabilitas kini jadi prioritas Pemerintah dem imenjamin akses dan kesempatan yang sama bagi mereka.
Juru Bicara Pemerintah dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru dr. Reisa Broto Asmoro menuturkan, pemerintah sudah memasukkan kelompok disabilitas ke dalam prioritas vaksinasi Covid-19 dalam kategori masyarakat rentan.
Kementerian Kesehatan memperkirakan jumlah sasaran vaksinasi penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 562.242 jiwa.
“Mereka yang harus pertama-tama dilindungi karena rentan mengalami komplikasi penyakit berat apabila tertular Covid-19,” tuturnya dalam keterangan pers yang berlangsung pada Jumat (3/12/2021).
Reisa menjelaskan, pemerintah didukung oleh kerja sama berbagai pihak telah memberikan kemudahan akses kesehatan bagi masyarakat rentan dan penyandang disabilitas.
Baca juga: Genjot Vaksinasi, Indonesia Kembali Kedatangan 4,8 Juta Dosis Vaksin Covovax
“Jutaan masyarakat indonesia dari berbagai macam latar belakang bekerja sama mendaftarkan, mengatur transportasi antar jemput masyarakat lanjut usia, dan penyandang disabilitas ke fasilitas pelayanan kesehatan, tempat vaksinasi Covid-19,” ucap Reisa.
Baca juga: Perbarui Data dan Unduh Sertifikat Vaksinasi Covid-19 Bisa Melalui WhatsApp, Simak Caranya
Selain itu, informasi mengenai pencegahan dan perkembangan terkini Covid-19 juga dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk disabilitas.
“Pemerintah, khususnya KPC PEN dan Satgas Penanganan Covid-19, sejak awal pandemi Covid-19 di awal 2020 lalu, selalu memastikan juru bahasa isyarat selalu ada untuk membantu menyampaikan pesan-pesan pemerintah diterima dengan baik oleh semua kelompok masyarakat, termasuk mereka yang berkomunikasi dengan bahasa isyarat,” tuturnya.