TRIBUNNEWS.COM - Pembelajaran tatap muka 100 persen sebaiknya dilakukan usai anak umur 6-11 tahun telah mendapatkan vaksinasi lengkap.

Rekomendasi ini disampaikan oleh Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Piprim Yanuarso usai mendapatkan kabar beberapa wilayah di Indonesia telah kembali membuka sekolah tatap muka dengan jumlah siswa 100 persen.

"Sebetulnya anak usia 6-11 tahun kan baru sekali imunisasi baru satu kali."

"Apalagi kita baru lepas dari libur panjang Natal dan Tahun Baru 2022 (Nataru), yang biasanya setiap sehabis libur panjang itu kasus Covid-19 suka meningkat itu."

"Jadi berdasarkan rekomendasi kami untuk anak usia 6-11 tahun itu paling aman (mulai masuk sekolah 100 persen) kalau sudah vaksinasi lengkap dan kita tunggu dua minggu (setelah) vaksinasi kedua," kata Piprim dikutip dari Kompas Tv, Rabu (5/1/2022).

Baca juga: BERAPA Harga Vaksin Booster Covid-19? Simak Syarat Mendapatkan Vaksin Dosis Ketiga

Baca juga: Madu Syabeebee Berbagi Khasiat Madu di Tengah Pandemi COVID-19 ke Penjuru Nusantara Bersama JNE

Menurut Piprim, dua minggu usai vaksinasi kedua adalah waktu yang aman untuk kembali aktif dalam kegiatan belajar-mengajar.

"Diharapkan pasca vaksinasi kedua itu antibodi sudah cukup untuk melindungi anak-anak dari Covid-19," lanjut Piprim.

Setidaknya, jika vaksinasi sudah diterima lengkap, resiko penularan kecil.

Sehingga orang tua yang melepas anaknya ke sekolah dapat tenang tanpa diselimuti rasa was-was terhadap bahaya paparn virus Covid-19.

10 Ribu Sekolah Sudah Buka

Sebelumnya, pada Senin (3/1/2022) lalu sebanyak 10.429 sekolah di DKI Jakarta sudah mulai pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dengan kapasitas siswa 100 persen.

Hal tersebut diungkap oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (3/1/2022).

Baca juga: Satgas Sebut Mayoritas Populasi di Indonesia Memiliki Antibodi Covid-19

"Alhamdulillah PTM hari ini diberlakukan 100 persen di 10.429 sekolah atau sekitar 97,2 persen."

"Ini sesuai dengan SKB 4 Menteri, juga ketentuan dari dinas terkait."