"Kita tidak berbicara dalam aspek mayoritas dan aspek minoritas, tetapi Islam sebagai komponen Bangsa Indonesia. Menjadi naif ketika Presiden sudah menganjurkan agar vaksinasi memperhatikan aspek kehalalan, DPR sudah melakukan pressure, tetapi tidak ditindaklanjuti, diabaikan Kementerian Kesehatan," jelas Zaedi.

Baca juga: Kasus Covid 19 Sempat Naik, Bali Perketat Semua Pintu Masuk, Terutama Pelabuhan Gilimanuk

Karena itu pula, menurutnya menjadi wajar jika publik menilai ada 'sesuatu' di Kementerian Kesehatan. Dan, kemungkinan itu memang bisa saja terjadi. 

Ia menyinggung bagaimana Presiden Joko Widodo pada awal penanganan Covid-19 mendorong vaksin produksi anak bangsa, Vaksin Merah Putih dan Nusantara, namun hingga kini tidak dieksekusi Kemenkes. 

Kini berlanjut dengan penggunaan vaksin halal. 

"Ada syak wasangka. Bisa jadi, ini ada dugaan bisnis, ada politik dagang, dan itu sangat mungkin bisa terjadi," jelasnya.

Ia meminta Pemerintah, khusus Kemenkes RI memahami sisi batin masyarakat. Bahwa mereka membutuhkan kenyamanan dalam mendukung program pemerintah. 

Bukan sebaliknya, justru memunculkan kegaduhan baru di saat pemerintah gencar menggenjot pelaksanaan vaksinasi, dengan mengabaikan rekomendasi dari pihak-pihak terkait.

Baca juga: Ibu Hamil 8 Bulan di Banjarmasin Tewas Tertimpa Beton, Berawal Mobil Box Tabrak Pembatas Parkir

"Kita menunggu adanya politicall will dari Kemenkes. Apalagi kami sudah mendengar persoalan ini akan terus dikawal, bahkan sudah ada pihak yang mendorong agar Menkes diganti karena mengabaikan rekomendasi BPOM, rekomendasi MUI," jelas Zaedi.