Baca tanpa iklan
"Dalam hal kita mengunkap sebuah perkara dan kita tahu OTT ini diawali dengan suap ya, (perkara) suap kami punya tool atau instrumen melakukan penggeledahan," kata Karyoto saat konferensi pers di Gedung Merah Putih, KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (11/1/2022).
Karyoto mengatakan, tidak menutup kemungkinan adanya dugaan tindak pidana baru dalam perkara ini jika dalam tahap penggeledahan itu ditemukan sesuatu hal yang berkaitan dengan dimungkinkannya adanya tindak pidana baru.
"Nanti kita akan lihat apakah laporan-laporan yang terkait dengan Wali Kota Bekasi ini tentunya akan menjadi source yang akan kita pertimbangkan juga," katanya.
Baca juga: Geledah 3 Lokasi Terkait Kasus Korupsi Wali Kota Bekasi, KPK Temukan Dokumen Proyek Ganti Rugi Lahan
Lebih lanjut, dalam perkara ini KPK akan turut melibatkan Pusat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna mengungkap adanya potensi tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam perkara Pepen ini.
Bahkan kata Karyoto, potensi adanya tindak pidana tersebut sudah terbuka.
Kini yang dilakukan KPK yakni melakukan pendalaman guna mengungkap fakta yang signifikan.
"Nanti juga tentunya PPATK juga akan dijadikan bahan pertimbangan juga, apakah nanti kita temukan TPPU-nya atau tidak. Ini sudah ada pintu, sudah terbuka, tinggal kita mencari apakah ada tindak pidana korupsi lainnya yang signifikan," ujarnya.
Baca juga: Pasca-OTT Pepen, Tri Adhianto Jadi Plt Wali Kota Bekasi, Dapat Gelar Kanjeng, Intip Total Hartanya
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan lanjutan atas perkara dugaan tindak pidana suap dalam pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemerintah Kota Bekasi.
Dalam perkara ini, Wali Kota Bekasi non-aktif Rahmat Effendi sebagai tersangka.
Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri mengatakan, penggeladahan yang dilakukan pada Senin (10/1/2022) ini terjadi di tiga lokasi berbeda.
"Tim Penyidik, (10/1) telah selesai melaksanakan upaya paksa penggeledahan lanjutan yang berada di 3 lokasi berbeda yang masih berada di wilayah kota Bekasi, Jakarta, dan Bogor, Jawa Barat," kata Ali dalan keterangannya, Selasa (11/1/2022).
Ali menyebutkan, tindakan penggeledahan ini dilakukan di kantor dan rumah kediaman dari para tersangka dan pihak-pihak yang terkait dengan perkara.
Adapun dari penggeledahan, KPK mendapti atau menemukan beberapa barang bukti termasuk dokumen proyek lahan di Bekasi.
"Bukti-bukti yang kembali ditemukan diantaranya adalah berbagai dokumen proyek ganti rugi lahan di Bekasi," tuturnya.