TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi respons atas pernyataan Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) yang menyebut operasi tangkap tangan (OTT) belakangan kurang bermutu.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan rangkaian OTT KPK pada awal 2022 menjadi wujud komitmen lembaganya untuk terus berikhtiar serius dalam upaya pemberantasan korupsi melalui strategi penindakan. 

"Namun apakah keseriusan strategi penindakan akan menghilangkan fokus pendekatan pencegahan dan pendidikan, hal tersebut tentu tidak," kata Ali kepada Tribunnews.com, Senin (24/1/2022).

Dari peristiwa OTT, dijelaskan Ali, tim pencegahan akan mengkaji untuk bisa menghasilkan rekomendasi perbaikan sistem agar tata kelola pada institusi yang terlibat tersebut dapat melakukan akselerasi penutupan celah-celah rawan korupsi. 

Demikian halnya strategi pendidikan, imbuhnya, KPK terus menginternasilasi nilai-nilai integritas dan kesadaran individu agar menjauhi praktik-praktik korupsi. 

"Keberhasilan upaya tersebut tentu butuh kerja bersama yang saling bahu-membahu," kata dia.

Baca juga: KPK Telusuri Aliran Uang ke Rahmat Effendi Lewat 7 Lurah di Bekasi

"Bukan ujaran tanpa fakta yang justru hanya akan menimbulkan kontraproduktif dan pesimisme publik. Hal itu tentu sangat disayangkan dalam sebuah orkestrasi pemberantasan korupsi yang terus kita rawat untuk membangun budaya antikorupsi," Ali menekankan.

Sebelumnya, Koordinator MAKI Boyamin Saiman turut menyoroti gencarnya giat OTT yang dilakukan KPK belakangan ini.

Boyamin menilai, giat tangkap tangan yang dilakukan KPK tersebut berkurang mutunya.

Dia menilai operasi senyap yang belakangan ini dilakukan oleh KPK hanya untuk menggambarkan kalau lembaga antirasuah itu sedang bekerja.

"KPK memang kemudian tidak bermutu sekarang semakin menurun pemberantasan korupsinya, pertama dulu menggembar-gemborkan pencegahan namun sekarang hanya retorika gak ada hasilnya gak ada sistemnya seperti apa sampai dua tahun ini," kata Boyamin melalui tayangan video kepada Tribunnews.com, Jumat (21/1/2022).

"Maka supaya kelihatan bekerja ya maka melakukan penangkapan," sambungnya.

Sebagai informasi, belakangan ini sejumlah bupati dan wali kota tercokok KPK karena diyakini bermufakat jahat.

Terbaru yakni Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud dan Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin, serta kekinian ada Ketua Hakim PN Surabaya Itong Isnaini ikut ditangkap KPK.

Berkurangnya mutu KPK dalam giat tangkap tangan ini diutarakan Boyamin terjadi sebab dalam melakukan penangkapan terhadap kepala daerah merupakan hal yang mudah.

Alasannya karena memang banyak kepala daerah yang diyakininya terjerat perkara tersebut.

"Kalau mau melakukan penangkapan jangankan seminggu sekali sehari sekali saja bisa, karena ini memang banyak unsur kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dan segala macamnya itu," ucap Boyamin.

"Sehingga pada posisi berikutnya adalah saya berharap KPK berkurang lah untuk sekedar bekerja begini, karena apapun pasti dapat target, kalau istilah saya itu berburu di kebun binatang sudah pasti dapat," katanya menambahkan.

Dirinya lantas membandingkan, hasil giat tangkap tangan yang dilakukan oleh 57 eks pegawai KPK yang tak lulus tes wawasan kebangsaan untuk menjadi ASN KPK.

Pada era tersebut kata Boyamin, Novel Baswedan dkk berhasil mengungkap pemufakatan jahat yang dilakukan oleh dua eks Menteri RI yakni Juliari Peter Batubara dan Edhy Prabowo.

"Jadi pada posisi tertentu kita sangat berharap KPK mulai sadar untuk menerapkan fungsi pencegahan dan penindakan yang lebih berkelas itu," ucap Boyamin.

Atas hal itu, dirinya beranggapan jika kualitas kerja KPK dalam upaya memberangus korupsi di Tanah Air saat ini menurun.

Dirinya bahkan mengatakan, KPK saat ini hanya mampu melakukan pemberantasan pada perkara receh sekelas Bupati.

"Kalau dulu sampai level menteri itu produk 57 orang yang tidak lulus wawasan kebangsaan abis itu hanya bupati-bupati receh dan hanya Miliaran itu rugi dengan perbandingan Kejaksaan Agung yang sampai puluhan triliun vonisnya juga mulai bergerak ratingnya baik, maka ini sangat disayangkan," tukasnya.