TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar menyesalkan ketidakhadiran manajemen PT Sugar Group Company (SGC) dalam rapat Panja Impor Bahan Baku Industri (IBBI) tanpa alasan yang jelas.

Padahal rapat itu diagendakan akan meminta penjelasan manajemen SGC terkait
masalah bahan baku impor  dengan tujuan untuk meningkatkan pajak pertambahan nilai (PPN).

"Kami sangat menyesalkan ketidakhadiran tanpa alasan jelas dari pihak manajemen Sugar Group Company, dalam Panja IBBI. Padahal keterangan mereka sangat dibutuhkan," kata Yulian Gunhar dalam keterangan tertulis, Kamis (27/1/2022).

Menurut Gunhar, Panja akan tetap menjadwalkan ulang pemanggilan perusahaan yang bergerak dalam industri gula itu.

Baca juga: Setelah Minyak Goreng, Telur dan Gula, Ternyata Harga Beras juga Sudah Mulai Menanjak

Bahkan, menurutnya, Panja IBBI berjanji akan memanggil paksa PT SGC apabila kembali mangkir.

"Bahwa apabila sudah dilayangkan kembali pemanggilan namun pihak SGC tetap tidak hadir maka sesuai ketentuan Undang-Undang MD3, DPR bisa meminta kepolisian untuk menghadirkannya secara paksa," katanya.

Politisi PDIP itu pun berjanji akan menggandeng semua pihak, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota untuk mendalami permasalahan PT SGC tersebut.

“Kalau terkait dengan kewenangan pajak pemerintah pusat maka itu ranah Direktorat Dirjen Pajak (DJP). Tetapi kalau itu pajak daerah maka kita serahkan kepada dinas setempat,” jelasnya.

Selain itu, Anggota DPR Dapil Sumsel 2 itu juga menegaskan bahwa Panja akan meminta penjelasan keterkaitan luas lahan perkebunan, jumlah produksi pertahun milik PT SGC.

Namun menjadi suatu yang aneh, menurutnya, jika pihak perusahaan sepertinya tidak menanggapi undangan Panja Komisi VII DPR RI itu untuk meminta penjelasan.

" Padahal, ketidakhadiran pihak PT SGC tanpa ada kabar yang jelas bisa dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap parlemen," tegas Gunhar.

Gunhar pun mengingatkan bahwa tidak ada alasan jika suatu perusahaan yang memang benar dalam menjalankan usahanya merasa takut ketika diundang untuk dimintai keterangan oleh DPR.

"Kami malah curiga, ada apa tidak mau hadir memenuhi undangan panja IBBI DPR RI? Kalau memang perusahaan menjalankan usahanya dengan baik dan benar tidak masalah kalau diundang ke DPR, jangan malah tidak ada kabar sama sekali," pungkasnya.