TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat aduan dari para Warga Negara Asing (WNA) mengenai pelaksanaan karantina pelaku perjalanan luar negeri (PPLN).

Dikutip dari Kompas.com, Jokowi meminta Kapolri, Jenderal Pol Listyo Sigit untuk mengusut tuntas praktik ini.

"Saya masih mendengar dan ini saya minta Kapolri untuk mengusut tuntas permainan yang ada di karantina. Sudah, karena saya sudah mendengar dari beberapa orang asing komplain ke saya mengenai ini," jelas Jokowi, Selasa (1/2/2022).

Kemudian terkait adanya aduan dari WNA tersebut diperkuat dengan unggahan di akun Instagram milik Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno pada Sabtu (29/1/2022).

Baca juga: UPDATE Corona Indonesia 1 Februari 2022: Ada 28 Orang Meninggal Akibat Covid-19

Baca juga: Presiden Minta PTM Dievaluasi, Ketua Komisi X DPR: Disesuaikan dengan Situasi Wilayah

WNA asal Ukraina tersebut mengeluh soal karantina di salah satu hotel di Jakarta.

"Di hari terakhr karantina, di salah satu hotel di Jakarta, mereka mendapat kabar bahwa tes PCR yang mereka ambil sebelum meninggalkan hotel menunjukkan hasil 'positif," tulis Sandiaga.

Hal ini pun memohon pertolongan agar dilakukan tes PCR kembali.

Namun petugas hotel diduga tak mengizinkan wisatawan itu untuk melakukan tes PCR dari pihak lain selain yang telah disediakan.

Setelah itu, wisatawan tersebut justru diberikan tawaran perpanjangan karantina dengan biaya besar saat meminta tes PCR ulang.

Wisatawan ini pun merasa ditipu.

"Mereka memohon pertolongan agar bisa melakukan tes PCR ulang karena percaya bahwa hasilnya salah dan tentunya akan memakan biaya lebih besar lagi," jelas Sandiaga.

Terkait Aduan Permainan Karantina Diterima Presiden, Pengamat: Potret Buruk Tata Kelola Karantina

Mengenai aduan WNA terkait permainan karantina bisa sampai ke Presiden Jokowi, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah mengatakan bahwa hal semacam ini menjadi potret buruk dalam tata kelola karantina di Indonesia.

"Ini sangat masif karena semua elemen, semua unsur sudah ada tetapi kok bisa sampai ke telinga Presiden."