Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Simak berita populer nasional Tribunnews selama 24 jam terakhir dalam artikel ini.
Usulan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, untuk menghentikan sementara pembelajaran tatap muka (PTM) di ibu kota, ditolak Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi sekaligas Ketua Satgas Covid-19 Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan.
Menurut Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi, pemerintah tak bisa menghentikan PTM terbatas lantaran dinilai penting bagi pendidikan siswa.
Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Muhammad Cholil Nafis, menanggapi soal ceramah Oki Setiana Dewi yang viral.
Mengenai apa yang disampaikan Oki, Cholil menilai tak semua KDRT harus disimpan rapat-rapat.
Baca juga: Harta Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi yang Ditunjuk Jadi Menteri ESDM Ad Interim, Total Rp300 M
Baca juga: Komisi VII DPR Ingatkan Bahlil Jangan Bikin Kebijakan Konstroversial di Kementerian ESDM
Dirangkum Tribunnews, Sabtu (5/2/2022), berikut ini berita populer nasional yang dapat Andak simak:
1. Profil Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM Ad Interim
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ad interim.
Pasalnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif positif Covid-19 dan sedang menjalani perawatan.
Penunjukan Bahlil sebagai Menteri ESDM ad interim berdasarkan surat dari Menteri Sekretaris Negara tertanggal 3 Februari 2022.
Begitu ditunjuk menjadi Menteri ESDM ad interim, Bahlil langsung mengadakan rapat dengan seluruh Eselon I di lingkungan Kementerian ESDM.
"Pada pagi hari ini (Jumat, 4 Februari 2022) telah dilakukan rapat perdana Menteri ESDM ad interim dengan seluruh Eselon I di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral," tutur Staf Khusus Menteri Investasi, Tina Talisa.
2. Luhut Tolak Hentikan PTM di Jakarta, Nadiem Keluarkan Diskresi
Baca juga: Fadli Zon Kritik Luhut yang Tolak Usulan Anies agar PTM di Jakarta Dihentikan Sementara
Baca juga: Menko Luhut Harap Ekonomi Bali Terbantu Usai Pintu Penerbangan Internasional Dibuka
Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengeluarkan diskresi dengan mengizinkan daerah-daerah dengan status wilayah pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 2 untuk menyesuaikan kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) dengan situasi Covid-19.
Kemendikbudristek memberikan kebebasan kepada daerah-daerah PPKM Level 2 itu untuk dapat menyesuaikan PTM 50 persen atau 100 persen mempertimbangkan situasi Covid-19 di daerah.
Kebijakan baru ini termuat dalam Surat Edaran Mendikbud Ristek Nomor 2 Tahun 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.
Surat yang diteken langsung oleh Mendikbud Ristek Nadiem Makarim pada 2 Februari 2022 itu dikeluarkan imbas dari peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia.
”Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas dapat dilaksanakan dengan jumlah peserta didik 50 persen dari kapasitas ruang kelas pada satuan pendidikan yang berada di daerah dengan PPKM level 2,” tulis Nadiem dalam surat edaran itu.
3. Respons MUI soal Ceramah Oki Setiana Dewi
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Muhammad Cholil Nafis, memberikan tanggapan terkait viralnnya video ceramah Aktris, Oki Setiana Dewi.
Seperti diketahui, sosok Oki tengah menjadi sorotan usai ceramahnya yang disebut menormalisasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), viral di media sosial.
Baca juga: Ceramah Oki Setiana Dewi Dianggap Menormalkan KDRT, MUI Turun Tangan: Tidak Sesuai Contoh Rasulullah
Baca juga: Jaringan Muslim Madani Tegur Ceramah Oki Setiana Dewi yang Kontroversial dan Viral di Tiktok
Dalam cuplikan video yang beredar, Oki menceritakan kisah yang disebutnya nyata, tentang pasangan suami istri di Jeddah, Arab Saudi.
Ia menceritakan seorang suami yang memukul istrinya, luluh lantaran sang istri tak mengadukan perbuatannya pada ibunya.
Mengenai ceramah yang disampaikan Oki, Cholil menilai tak semua KDRT disimpan rapat-rapat.
4. Polri Tidak Bertanggungjawab Terhadap Pengadaan Seragam Baru Satpam
Kepolisian RI menegaskan pengadaan seragam satpam bukan tanggung jawab institusinya.
Adapun pengadaan seragam nantinya diserahkan dalam kontrak kerja Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) dan pengguna jasa.
"Pengadaan seragam satpam bukan oleh Institusi Polri diatur dalam kontrak kerja BUJP dan pengguna satpam itu sendiri dan yang paling penting ini bukan dibebankan terhadap anggota satpam," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan, di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (4/2/2022).
Ramadhan menuturkan pemberlakuan seragam baru satpam akan mulai disesuaikan dalam setahun ke depan.
Nantinya, para satpam akan mulai memakai seragam baru berwarna krem.
Baca juga: Alasan Warna Baju Satpam Jadi Krem: Masih Serumpun Warna Seragam Polisi
Baca juga: Seragam Satpam Berubah Warna, Diganti agar Masyarakat Tak Bingung Bedakan Polisi & Satuan Pengamanan
5. Presiden Jokowi Diharapkan Pilih Orang Kalimantan Jadi Pemimpin IKN
Inisiator Aliansi Borneo Bersatu (ABB), Decky Samuel, berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) nantinya benar-benar mengakomodir putra-putri terbaik dari Kalimantan sebagai Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN).
Terkait harapan ini, pihaknya dalam waktu dekat juga akan menggelar pertemuan secara internal berbagai tokoh se-Kalimantan.
"Sesuai dengan pernyataan yang kami sampaikan di Komisi III DPR, agar Presiden Jokowi memberikan kesempatan bagi putra-putri terbaik Kalimantan memimpin Badan Otorita IKN," kata Samuel dalam keterangan tertulisnya, Jumat (4/2/2022).
Pertemuan dengan Komisi III DPR RI dimaksud merujuk pada penyampaian aspirasi Aliansi Borneo Bersatu terkait pernyataan pegiat media sosial, Edy Mulyadi, yang dianggap menghina dan menistakan masyarakat Kalimantan pada Kamis (27/1/2022) lalu.
Saat itu, aliansi mendorong agar aparat segera memproses secara hukum Edy Mulyadi.
(Tribunnews.com)