Pengerahan Aparat di Desa Wadas Banjir Kritikan: Minta Ditarik dari Lokasi hingga Kapolri Evaluasi

Hal senada juga disampaikan oleh Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara.

Beka meminta aparat yang bertugas di Desa Wadas ditarik dari lokasi.

Baca juga: Soal Konflik Desa Wadas, Mahfud MD Minta Masyarakat Tak Terprovokasi

Ia juga mendorong dilakukannya evaluasi total pendekatan aparat serta memberi sanksi kepada petugas yang terbukti melakukan kekerasan kepada warga. 

“Komnas HAM meminta kepada Polda Jawa Tengah menarik aparat yang bertugas di Desa Wadas, dan melakukan evaluasi total pendekatan yang dilakukan serta memberi sanksi kepada petugas yang terbukti melakukan kekerasan kepada warga,” ucap Beka Ulung Hapsara, dikutip dari Kompas TV, Rabu (9/2/2022).

2. Diminta Gunakan Cara Persuasif

Kritikan juga datang dari gedung parlemen, tepatnya Wakil ketua DPR RI Sufmi Dasco.

Dasco merasa prihatian atas terjadinya kericuhan dalam proses pengukuran lahan di Desa Wadas.

Ia meminta aparat kepolisian mengedepankan upaya persuasif dan humanis menangani konflik di Wadas.

"Kami tentu prihatin terhadap masalah tersebut, kami imbau aparat kepolisian untuk mengedepankan langkah persuasif dan humanis," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/2/2022) melansir Tribunnews.com. 

DPR juga mengimbau agar pemerintah melakukan dialog dengan masyarakat, agar tak ada pihak yang dirugikan dalam kasus tersebut.

"Kemudian kita minta kepada pemerintah untuk melakukan dialog-dialog sehingga tidak terjadi konflik yang merugikan semua pihak," ujar Dasco.

3. Kapolri Didesak Evaluasi Aparatnya

Sementara itu, pengarahan aparat di Desa Wadas ini juga berujung pada desakan Kapolri untuk evaluasi.

Indonesia Police Watch (IPW) meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengevaluasi tindakan represif yang dilakukan aparat Polda Jawa Tengah (Jateng) terhadap warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo.

Baca juga: Legislator PKS Minta Kementerian ESDM Tidak Terbitkan IUP Andesit di Wadas