Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito meminta masyarakat yang merasa dirugikan oleh tarif testing Covid-19 segera lapor pada Satgas setempat.
Sebab, pemerintah telah menetapkan besaran tarif yang diatur dalam SE Kemenkes pada Oktober 2021 lalu.
Wiku juga mengingatkan kembali batas tarif tertinggi dari testing Covid-19.
"Bahwa batas tarif tertinggi untuk pemeriksaan RT-PCR secara mandiri di wilayah Pulau Jawa dan Bali adalah Rp 275.000. Sedangkan untuk wilayah di luar Pulau Jawa Bali adalah Rp 300.000," ucap Wiku dalam konferensi persnya, Kamis (10/2/2022), dikutip dari laman Covid19.go.id.
Baca juga: Update Covid-19 Global 11 Februari 2022: Total Infeksi Capai 400,2 Juta, Kasus Baru 1.596.816
"Pemerintah juga meminta siapapun masyarakat yang menemukan pelanggaran untuk melapor kepada Satgas di daerah termasuk aparat penegak hukum di dalamnya," imbuh dia.
Selain kepada warga, Wiku juga meminta seluruh Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala terhadap pemberlakuan instruksi ini agar tidak terjadi penyelewengan tarif.
Ia menjelaskan Dinkes setempat punya wewenang memberi sanksi pada pelanggar tarif testing.
Hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena melanggar hak konsumen, tepatnya Pasal 4 huruf i UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Rasio Testing Covid-19 di 22 Provinsi Masih di Bawah Rata-rata Nasional
Sementara itu, Wiku juga mengungkapkan angka testing nasional jauh di atas standar Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) per data 6 Februari 2022.
Angka testing nasional saat ini menunjukkan angka testing 7 dari 1000 orang.
"Angka ini sudah melebihi standar WHO yang menetapkan 1 dari 1000 orang," kata Wiku, sebagaimana diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, Kamis, (10/2/2022).
Meskipun demikian, kata Wiku masih ada 22 provinsi dengan angka rasio testingnya masih di bawah rasio testing nasional.
Dari jumlah tersebut, 2 diantaranya berasal dari pulau Jawa-Bali, yaitu Jawa Timur dan Jawa Tengah.
"Rasio testing di Jawa Timur adalah 5 orang dari 1000 orang dites. Sementara di Jawa Tengah angkanya tergolong sangat rendah, yakni 2 dari 1000 orang dites," katanya.
Baca juga: Penerapan Aturan PPKM Harus Diimbangi dengan Peningkatan Testing dan Tracing
Ia kembali mengingatkan, testing merupakan penentu mobilitas yang aman.
Karena hanya dengan testing dapat mengenali orang yang positif.
Sehingga, dapat mencegah orang yang positif berpindah dari satu daerah ke daerah lainnya, sehingga akan meningkatkan kasus di suatu daerah.
Untuk itu ia meminta pimpinan daerah di 22 provinsi tersebut, terutama Jawa Timur dan Jawa Tengah, untuk kembali memasifkan testing.
Baca juga: Ahli: Protokol Kesehatan, Vaksinasi dan Testing Terbukti Ilmiah Bisa Tekan Penularan Covid-19
"Jangan sampai data yang dilaporkan lebih kecil dari kondisi kasus sebenarnya, dan berimbas pada penentuan kebijakan yang kurang sesuai dengan situasi riil di lapangan," pungkas Wiku.
(Tribunnews.com/Shella Latifa/ Taufik Ismail)