TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menduga, alasan Muhaimin Iskandar mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda karena elektabilitas Ketua Umum PKB itu sebagai calon presiden tak kunjung meningkat.

"Itu juga ada hubungannya dengan persoalan Cak Imin. Soal elektabilitanya yang tak naik dan sedang tak harmonis dengan PBNU," kata Ujang saat dihubungi, Kamis (24/2/2022).

Sebelumnya Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, mengusulkan agar pelaksanaan Pemilu 2024 diundur satu atau dua tahun.

Ujang menyebut, usulan penundaan Pemilu seperti yang disampaikan Gus Muhaimin, adalah kepentingan oligarki dan korporasi.

Oleh karena itu, masyarakat harus bersatu menolak wacana penundaan Pemilu.

"Tak ada alasan mengundur Pemilu. Yang diutarakan oleh Cak Imin itu kepentingan oligarki dan koorporasi. Bukan kepentingan rakyat," ujar pengamat politik Universitas Al Azhar itu.

PDI Perjuangan Tolak Wacana Pemilu 2024 Ditunda

PDI Perjuangan menegaskan sikap politiknya bahwa wacana penundaan Pemilu tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan melupakan aspek yang paling fundamental dalam politik yang memerlukan syarat kedisiplinan dan ketaatan terhadap konstitusi. 

“Sumpah Presiden juga menyatakan pentingnya memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya," kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Kamis (24/2/2022).

Hasto menyebut, atas dasar ketentuan konstitusi pula konstitusi mengamanatkan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. 

“Dengan demikian tidak ada sama sekali, ruang penundaan Pemilu," ucapnya.

Hasto juga mengatakan, apa yang disampaikan oleh PDI Perjuangan juga senafas dengan pernyataan Presiden Jokowi yang berulang kali menegaskan tentang penolakannya terhadap berbagai wacana yang bertujuan untuk memperpanjang masa jabatan ataupun menunda pemilu. 

“Periodisasi Pemilu 5 tahunan membentuk kultur demokrasi. Kuktur berkorelasi dengan  kualitas demokrasi. Dalam hal kultur periodisasi ini diganggu, maka hanya berdampak pada instabilitas politik. Jadi daripada berpikir menunda Pemilu, sebaiknya terus melakukan langkah konsolidasi untuk mempersiapkan Pemilu," jelas Hasto.

Baca juga: Usulan Muhaimin Tunda Pemilu 2024 Disebut Strategi Politik dan Cerminkan Kepentingan Oligarki

Gus Muhaimin Usul Pelaksanaan Pemilu 2024 Diundur Satu atau Dua Tahun