TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) Budiman Sudjatmiko menyatakan, menolak soal adanya wacana penundaan pemilihan umum (Pemilu) yang digaungkan beberapa partai politik.

Adapun kata Budiman, penolakan yang dilayangkan PDI-P terhadap wacana penundaan pemilu itu merupakan suatu bentuk menghargai reformasi.

Sebab kata dia, hasil dari reformasi yakni masa jabatan Presiden hanya bisa dipilih satu kali lagi setelah masa jabatannya berakhir atau dalam artian dua periode.

"Suatu permata dari reformasi adalah pembatasan periode jabatan kepresidenan yang hanya bisa dipilih sekali lagi," kata Budiman saat ditemui awak media di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, dikutip Rabu (2/3/2022).

Baca juga: Pengamat Nilai Pihak yang Ingin Pemilu Ditunda Sama Saja Remehkan para Calon Pemimpin Indonesia

Baca juga: Beban Kerja Berat, KPU Usul Naikkan Honor Badan Ad Hoc di Pemilu 2024

Lebih jauh kata Budiman, seyogyanya dalam mengutarakan wacana, para politisi bisa mengedepankan sikap bijaknya.

Pasalnya menurut dia, wacana kali ini berpotensi melukai perjuangan para aktivis demokrasi di masa reformasi.

"Kita harus hati-hati menyuarakan itu, karena itu melanggar konstitusi dan melanggar etika berdemokrasi yang salah satu tujuannya adalah memastikan regularitas pergantian kepemimpinan nasional," ucap Budiman.

Terkait dengan penolakan penundaan pemilu sebagaimana yang digaungkan oleh PKB, PAN dan Golkar, dirinya mewakili PDI-P lantas memberikan usul lain.

Baca juga: Cuitan Sekum Muhammadiyah Kritik Alasan Kelompok yang Usulkan Penundaan Pemilu

Di mana usul yang dimaksud yakni, memberikan kesempatan kepada Presiden yang dinilai belum selesai mengerjakan tugasnya untuk menduduki jabatan sebagai Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). 

Usulan itu kata dia tidak hanya untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan mengakhiri masa jabatannya pada 2024 mendatang, melainkan untuk seluruh Presiden ke depannya.

"Karenanya saya merasa perlu sebagai alternatif bahwa pak Jokowi atau mantan Presiden apapun di 2024, 2029, 2034 dan seterusnya kalau bisa diberikan tempat terhormat," kata Budiman.

"Mantan-mantan presiden bukan masalah pak Jokowi saja ya, siapapun, berikan tempat terhormat sebagai Wantimpres atau ketua Wantimpres," sambungnya.

Baca juga: MUI Ingatkan Penyelenggara Negara dan Pimpinan Partai Komitmen Gelar Pemilu 2024 Sesuai Konstitusi

Adapun usulan tersebut didasari agar upaya untuk melanjutkan pekerjaan Presiden sebelumnya yang dinilai belum rampung dapat tetap diselesaikan tanpa harus mengenyampingkan nilai reformasi.

Sebab kata dia, jika mantan Presiden kelak menduduki kursi sebagai Wantimpres, maka segala permasalahan yang didapati, dan kondisi struktural kenegaraan yang ditemukan saat menjabat dapat dibagikan kepada Presiden setelahnya.

"Sebagai orang yang pernah jadi presiden dua periode tentu punya pengalaman, dia tau apa yang sudah selesai dibangun, target yang sudah dicapai apa yang belum dicapai, ini kan pengalaman yang baru mengurus 270jt orang, ini haruslah ditanamkan sikap kenegaranawanan presiden yang baru terpilih maupun mantan presiden supaya membanti kontinuitas itu," tukas Budiman.

Pengamat Sebut PDIP Kekeh Soal Konstitusi

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menilai saat ini ada dua partai besar yang tampaknya bakal tegak lurus dan konsisten soal konstitusi.

Hal tersebut berkaitan dengan isu Pemilu 2024 ditunda yang kemudian berdampak pada perpanjangan masa jabatan Presiden.

"Saya pikir PDIP sebagai partai pemenang pemilu yang tetap konsisten dan tegak lurus soal Amandemen UUD 45 dan konstitusi karena selain partainya Megawati ini, Gerindra juga partai yang berjuang waktu reformasi awal dengan kata lain mereka berada di poros terdepan," kata Jerry kepada Tribunnews, Senin (28/2/2022).

"Jadi dengan penolakan PDIP dan saya pikir akan diikuti Gerindra dan PPP, maka opsi perpanjangan jabatan presiden tak akan terwujud hanya mentok di isu belaka," tambah dia.

Baca juga: PDIP Konsisten Tolak Penundaan Pemilu Meski Dinamika Politik Berubah

Jerry pun menyarankan kepada pemerintah untuk berpikir agar Pemilu 2024 bisa sukses digelar sesuai kesepakatan bersama dengan DPR RI.

"Tak usah lagi membuat publik gamang atau mengungkit perpajangan jabatan presiden, saatnya kita tetap perkuat demokrasi dan mempertajam reformasi," kata Jerry.

Menurut dia, bangsa Indonesia tidak akan maju jika hanya terus fokus terhadap penundaan Pemilu hingga perpanjangan masa jabatan Presiden.

Baca juga: Bukan Penundaan Pemilu, Politikus PDIP Usul Mantan Presiden Duduki Jabatan di Wantimpres

Lebih lanjut, dia mengatakan sekarang partai politik memikirkan nasib bangsa ke depan dan meninggalkan ego masing-masing.

"Berkompetisilah dengan santun. Jadi saya sarankan pimpinan-pimpinan parpol harus perkuat konstitusi bangsa jangan di rusak atau diutak-atik. Bedakan mana kepentingan rakyat dan mana kepentingan pribadi dan kelompok," pungkas Jerry.