Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana penundaan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang diusulkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menjadi polemik di tengah masyarakat. 

Sejumlah ketua umum partai politik (parpol) pun menyambut baik usulan tersebut. 

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, misalnya, menyetujui usulan tersebut. 

Respons positif juga disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang menyebut bahwa pihaknya siap membicarakan aspirasi soal penundaan pemilu dengan ketua umum parpol lainnya.    

Direktur Eksekutif Political and Policy Public Studies (P3S) Jerry Massie menilai, bahwa wacana itu bisa mencederai demokrasi serta cacat dalam segi demokrasi.

Baca juga: Isu Penundaan Pemilu, PRIMA Minta Presiden Jokowi Segera Bersikap

Menurut Jerry, partai pendukung pemerintah harus bersikap dan kembali kepada konstitusi.

Guna mengulas lebih lanjut, Jerry mengatakan bahwa pembahasan mengenai isu penundaan Pemilu 2024 ini akan dikupas dalam webinar P3S bertemakan Isu Penundaan Pemilu: Cacat Demokrasi dan Ciderai Reformasi

"Lewat webinar ini akan dipetik intisarinnya, saya berharap kawan-kawan diparlemen tetap menjaga dan mengawal konstitusi," kata Jerry dalam keterangannya, Jumat (4/3/2022).

Nantinya, sejumlah nara sumber akan memaparkan pandangannya soal isu tersebut. 

Antara lain, analisis politik Reza Haryadi, Jerry Massie dan pakar ekonomi Prof Anthony Budiawan.

Baca juga: PSI DKI Jakarta Tolak Wacana Penundaan Pemilu 2024 dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Jerry juga menyebut, bahwa semua partai sudah sepakat tanggal 14 Febuari 2024. 

Sehingga tak ada penundaan.

Selain itu, yang punya wewenang KPU, sehingga webinar ini akan membahas dampak buruk penambahan masa jabatan.

"Webinar ini akan diselenggarakan pada Sabtu, 4 Maret 2022 melalui aplikasi zoom," jelas Jerry.

Jerry pun berharap, bahwa perbedaan pandangan terkait isu penundaan Pemilu harus tetap ada sebagai bagian dari dinamika politik.

Namun, ia berharap tak ada aksi saling adu domba politik serta adu jotos antar kalangan politisi.

"Tak perlu ada rembuk nasional seperti usulan PKB, apa yang mau dirembukan aturan sudah jelas. Yang terpenting bagaimana kita mensukseskannya seperti Pilkada serentak 2020 lalu," kata Jerry.