TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini profil Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar yang mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda.
Usulan penundaan Pemilu 2024 itu, kata Muhaimin mengacu pada analisis big data perbincangan di media sosial.
Dari 100 juta subyek akun di media sosial, sebanyak 60 persen mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak.
"Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan. Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data," kata Muhaimin dalam keterangannya, Sabtu (26/2/2022).
Baca juga: Usulan Muhaimin Tunda Pemilu 2024 Disebut Strategi Politik dan Cerminkan Kepentingan Oligarki
Baca juga: Ketum PKB Muhaimin Usul Pemilu 2024 Diundur 1 atau 2 Tahun, Beberkan 3 Alasannya
Selain itu, menurut Gus Muhaimin, usulan Pemilu 2024 diundur dengan dalih khawatir mengganggu stabilitas ekonomi Tanah Air pada tahun tersebut.
Sontak, usulan Muhaimin tersebut menuai pro-kontra.
Setidaknya ada dua partai yang mendukung usulan tersebut, yaitu Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Selebihnya, ada partai yang terang-terangan menolak usulan Muhaimin, seperti PDI Perjuangan.
Lantas, siapakah sosok Muhaimin Iskandar, politikus yang melontarkan usulan Pemilu 2024 ditunda?
Inilah profil Muhaimin Iskandar sebagaimana dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:
1. Biodata dan Jabatan Muhaimin Iskandar
Memiliki nama lengkap Abdul Muhaimin Iskandar, pria yang karib disapa Cak Imin tersebut lahir Jombang, Jawa Timur pada 24 September 1966.
Saat ini, Muhaimin menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat periode 2019-2024.
Dikutip dari Kompas.com, ini adalah kali kedua Muhaimin menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI.
Sebelumnya, ia pernah mengisi jabatan yang sama pada masa 1999-2004.
Saat itu, Muhaimin menjadi Wakil Ketua DPR RI saat usianya masih 33 tahun dan termasuk pimpinan termuda di DPR yang pernah ada saat itu.
Selain Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin juga pernah menjadi sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI periode 2018-2019.
Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Cak Imin juga ditunjuk sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans).
Ia juga memiliki seorang kakak bernama Abdul Halim Iskandar yang saat ini menjabat sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada Kabinet Indonesia Maju.
Baca juga: Gus Muhaimin Bakal Sampaikan Usulan Penundaan Pemilu 2024 ke Pimpinan Parpol Hingga Presiden
Baca juga: PKS Tolak Usulan Muhaimin Pemilu 2024 Diundur: Rezim Otoriter Muncul Karena Ingin Berkuasa Lama
2. Perjalanan Karier dan Politik
Muhaimin adalah alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.
Sejak muda, ia telah terjun di berbagai organisasi hingga menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).
Karier politiknya melesat ketika dipilih oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur) untuk menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 1998.
Muhaimin pertama kali menjadi Ketua Umum PKB pada 2005 hingga 2010.
Pada 1 September 2014, ia secara aklamasi terpilih kembali sebagai Ketua Umum karena dianggap berhasil menaikkan suara pemilu 2014 menjadi 9,04 persen.
3. Pernah Deklarasi sebagai Calon Wapres RI
Pada kontestasi Pilpres 2019, Cak Imin pernah mendeklarasikan diri sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Bahkan ia sempat meresmikan Posko JOIN, akronim dari Joko Widodo-Muhaimin, di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (10/4/2018).
Diberitakan Tribunnews.com, Cak Imin meresmikan Pposko tersebut disaksikan oleh ratusan relawan dan simpatisan PKB.
Cak Imin juga memberikan pernyataan tegas siap mendampingi Jokowi pada Pilpres 2019.
Namun Cak Imin akhirnya harus gigit jari karena Jokowi akhirnya memilih KH Maruf Amin.
4. Sempat 'Digoyang' Isu Kudeta
Beberapa waktu lalu, isu kudeta Muhaimin Iskandar oleh sejumlah kader di daerah sempat menguat.
Ratusan kader PKB mengatakan, kepemimpinan Cak Imin mulai sembarangan lantaran banyak pelanggaran anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART).
Eks Ketua DPC PKB Jeneponto, Andi Mappatunru mengatakan, Cak Imin seakan ketakutan akan dilengserkan dari kursi ketua umum sehingga AD/ART partai diubah.
Ia pun merasa dizalimi oleh Cak Imin sebab seharusnya masih mengemban jabatan hingga 2022.
"Tetapi karena kezaliman Pak Muhaimin yang mengubah AD/ART pada saat muktamar di Bali di dalamnya sudah tidak demokrasi," tutur Andi, diberitakan Tribunnews.com sebelumnya.
Hingga akhirnya ratusan kader tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) ingin Muktamar Luar Biasa (MLB) terselenggara.
MLB diklaim Andi dan para kader lainnya sebagai aksi untuk menyelamatkan PKB.
"Cak Imin ibarat Tuhan yang menentukan semua, tidak mendengarkan aspirasi dari arus bawah," ucap Andi.
5. Klaim Siap Jadi Suksesor Jokowi
Di tengah usulan penundaan Pemilu 2024, Cak Imin mengklaim siap menjadi presiden dan melanjutkan kerja Presiden Jokowi.
Hal itu ia sampaikan setelah dideklarasikan sebagai calon presiden pada Pemilu 2024 oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB se-Kalimantan dan Sulawesi pada Selasa (1/3/2022) tengah malam.
"Pak Jokowi telah istikamah dengan insfrastruktur, monumen pembangunan fisik, kita siap menyempurnakan dengan kualitas SDM yang unggul dan siap bersaing dengan negara mana pun," kata Cak Imin, dikutip dari Kompas.com.
Cak Imin mengklaim, PKB merupakan 'kunci kemenangan' Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.
Namun, menurutnya, kunci kemenangan itu tidak dipegang oleh partainya saat ini.
Ia menyatakan, PKB siap memerintah apabila memiliki kesempatan itu.
Sementara itu, dalam acara tersebut, Muhaimin dideklarasikan maju di Pilpres 2024 bersama eks Menteri Pertanian Amran Sulaiman.
Keduanya dideklarasikan sebagai calon presiden pada Pemilu 2024 oleh sejumlah pihak di Universitas Indonesia Timur (UIT), Makassar.
"Saya sungguh bersyukur dan terharu, hari ini saya bisa hadir di Makassar bertemu Bapak/Ibu sekalian."
"Bertemu dengan semangat yang tinggi untuk menyampaikan harapan dan mimpi," kata Muhaimin kepada mereka yang menghadiri deklarasi tersebut, Senin.
"Mimpi apa? Indonesia yang lebih baik, mimpi pendidikan yang lebih maju dan bermutu di masa yang akan datang, mimpi kesehatan yang lebih terjangkau dan memuliakan kehidupan kita," jelasnya.
(Tribunnews.com/Sri Juliati/Garudea Prabawati/ Reza Deni/ Daryono) (Kompas.com/Vitorio Mantalean)